KPAI Kritik Sekolah Tak Bisa Deteksi Dini Siswa Radikal

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut seharusnya institusi pendidikan, khususnya sekolah dasar dan menengah, mampu mendeteksi ciri-ciri perilaku maupun tindakan berpaham radikalisme pada guru dan anak didiknya. Hal ini tak lepas dari teror bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur.

Berdasar laporan yang dihimpunnya, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyebut pelaku bom gereja di Surabaya, Dita Oepriarto ditengarai kuat sudah memiliki paham radikal semenjak SMA. Salah satu indikasinya, yang bersangkutan enggan mengikuti upacara bendera maupun menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya saat sekolah.

"Sudah lama ketika SMA, D tidak punya rasa nasionalisme karena tidak mau upacara, tidak mau hormat bendera, tidak mau menyanyi Indonesia Raya. Saya sedih, kok, pada saat itu, sekolah tidak berbuat apa-apa," kata Retno saat konferensi pers di kantornya, Selasa (15/5).

Terkait paham radikal Dita ini juga diungkapkan adik kelasnya di SMA 5 Surabaya, Ahmad Faiz Zainuddin. Ahmad mengaku tidak kaget mendengar nama Dita disebut sebagai pelaku teror bom tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5).

Lihat juga: Kesaksian Adik Kelas SMA soal Radikalisme Pelaku Bom Gereja

Ahmad tidak mengenal Dita secara langsung. Namun, menurut dia, apa yang dilakukan Dita merupakan akumulasi paham radikalisme yang sudah tertanam sejak SMA, melalui kegiatan berkedok pengajian.

Kesimpulan itu berdasarkan pengalaman Ahmad ketika mengikuti sejumlah pengajian saat SMA. Dari pengalamannya, kata Ahmad, tak semua pengajian mengajarkan hal positif. Ada juga yang justru menjadi tempat menanamkan benih-benih radikalisme.

Karena itu Retno melihat, seharusnya para guru sadar akan sikap anak didiknya yang janggal dan berbeda dari yang lain. Jika guru sadar sedari dini, teror bom seperti yang dilancarkan Dita tak akan terjadi di masa mendatang.

"Anak yang tidak mau upacara kan pasti ketahuan. Ini yang kadang kita lupa karena guru kadang juga nggak bisa mendeteksi itu dari awal," ujarnya.

Retno menuturkan deteksi itu juga bisa dilakukan ketika murid mulai berbicara soal kafir dan thaghut.

"Kalau di sekolah, radikalisme terdeteksi dengan mudah. Percayalah. Tinggal kepekaan guru," lanjutnya.

Lihat juga: Polisi Ledakkan Bom Sisa Terduga Pelaku Teror Polrestabes

Di sisi lain, paham radikalisme memang mungkin bisa disebar melalui peran alumni. Alumni yang lulus setelah sekian tahun, kata Retno, biasanya 'masuk' ke dalam ekstra kurikuler (ekskul) ataupun organisasi kerohanian yang dikelola murid.

Dari situ, alumni-alumni itu berperan sebagai tutor yang masing-masing memegang sejumlah murid di ekskul yang diikuti.

Retno menyebut pendekatan yang dilakukan alumni selaku tutor itu bersifat pribadi dan individual. Misalnya, tutor membantu muridnya yang lemah dalam pelajaran, membantu keuangan, hingga memberi rasa kasih sayang yang mungkin tak didapat murid dari keluarga broken home.

"Ketika sudah dekat, di sinilah kemudian masuk paham-paham radikal itu karena saking percayanya tadi," ujarnya.

Peran Kemendikbud

KPAI melanjutkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebetulnya telah menerbitkan Peraturan Mendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP).

Tercantum, PBP dilakukan dalam bentuk kegiatan umum, harian, mingguan, bulanan, tengah tahunan, dan/atau tahunan demi menguatkan nasionalisme dan rasa cinta tanah air.

Lihat juga: Lima Pasukan Elite Anti-Teror di Indonesia

Hanya saja, Retno menilai implementasi Permendikbud PBP itu belum efektif dan menyeluruh ke sekolah-sekolah.

"Permendikbud ini nggak membumi. Banyak guru yang nggak paham melaksanakannya di dalam sekolah," ujarnya.

Karena itu, Retno pun menyarankan Kemendikbud ataupun dinas pendidikan (disdik) memberi pelatihan kepada guru. Tak hanya pelatihan kurikulum, tetapi membangun pola pikir atau mindset mereka dalam menghargai perbedaan dan keragaman bangsa.

"Disdik harus melakukan sesuatu. Kalau guru menularkan radikalisme ke anak, segera dibina. Kalau nggak bisa dibina, ambil tindak tegas, jangan jadi guru," kata Retno. (osc/gil)