DPR, Pemerintah dan Bawaslu: Eks Koruptor Boleh Jadi Caleg

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat menolak usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Hal itu merupakan salah satu poin kesimpulan dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Selasa (22/5).

"Komisi II DPR, Bawaslu, Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Mafiroh.

Lihat juga: Jerat Hoaks Terhadap Politisi Lokal

Pasal itu menyebutkan seorang caleg yang akan maju tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana.

Dengan demikian, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan mantan narapidana korupsi tetap dapat mencalonkan diri sebagai caleg. "Bolanya sekarang ada di KPU," kata Amali.

Di sisi lain, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan pemerintah menilai mantan narapidana kasus korupsi sudah menjalani proses hukum di lembaga pemasyarakatan.

Lihat juga: PSI Klaim Polisi Bakal Setop Kasus Curi 'Start' Kampanye

"Tentunya ada keinsyafan yang tinggi untuk tidak kembali melakukan tindak pidana," ujar Suhajar.

Jika keputusan pengadilan tidak mencabut hak politik mantan narapidana itu, lanjut Suhajar, maka yang bersangkutan masih bisa mencalonkan diri sebagai caleg. Apalagi UU Pemilu disebut tidak mencantumkan larangan tersebut.

Senada, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan UU Pemilu tidak mencantumkan larangan terkait hal tersebut, sehingga tidak dapat diatur dalam Peraturan KPU.

Meski demikian, semua pihak disebut sepakat dengan KPU untuk mewujudkan pemilu yang bersih.

"Maka pendapat kami adalah, bahwa segala sesuatu mengenai pencabutan hak politik seseorang hanya ada dua yang bisa dijadikan landasan. Pertama dalah dengan Undang-undang, kemudian kedua, dengan putusan pengadilan," ujar Abhan.

Lihat juga: Grace Natalie Sebut Bawaslu Tak Adil pada PSI

Sebelumnya, KPU mencantumkan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019. Larangan tersebut telah dimuat dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye Pasal 8 Ayat (1) huruf j.

Hingga kini, rancangan PKPU tersebut masih dalam tahap pembahasan antara KPU dengan Bawaslu, Komisi II, dan Kemendagri. (lav)