Mahfud tak menunjuk siapa pihak yang melakukan politisasi. Tapi menurut dia, salah satu tujuan politisasi adalah untuk 'menghantam' Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
"Saya pikir ini politik. Saya kira yang mau dihantam Ibu Mega. Karena saya anggota, saya sering disebut. Wah saya enggak bisa nih, harus saya lawan," kata Mahfud dalam jumpa pers Kantor BPIP di Kompleks Wantimpres, Jakarta, Kamis (31/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jumlah itu mendapat kritik dari sejumlah politikus. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berencana mengajukan uji materi Peraturan Presiden 42 Tahun 2018. Namun, kata Mahfud, Megawati menyikapi polemik itu hanya dengan tersenyum."Kalau urusan politik, Ibu Mega kemarin senyum-senyum," ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga kesal ketika masih ada sejumlah pihak yang tak percaya jajaran BPIP sama sekali belum pernah digaji sejak dilantik Presiden Jokowi.
"Memang tidak pernah dari duit pribadi. Caranya kami minta swasta, kami diundang, kamu (swasta) yang adakan, kami hadir," ucapnya.
Mahfud menyatakan ia tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk acara itu meski tak digaji.
"Saya diundang orang, punya tiket. Saya mampir ke Konjen, minta undang masyarakat karena saya mau bicara. Bukan menggunakan uang pribadi. Saya sudah ketemu Presiden, klir tidak ada masalah," kata Mahfud. (wis)