PDIP Kritik Rumah DP Nol Rupiah, Prabowo Bela Anies-Sandi
Dhio Faiz | CNN Indonesia
Rabu, 06 Jun 2018 15:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno soal program rumah DP nol rupiah.
Hal ini merespons pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP William Yani yang mendesak program tersebut disetop karena tak ada kejelasan hingga kini.
"Rumah DP nol rupiah, program yang bagus dan harus jalan agar masyarakat bisa memiliki rumah sendiri. Usulan (PDIP) itu tidak tepat, dasarnya tidak jelas," kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (6/6).
Selain itu, usulan William agar DPRD membentuk Pansus Rumah DP Nol Rupiah menurut Prabowo tidak diperlukan.
Seharusnya jika ingin menanyakan soal program andalan Anies-Sandi itu, kata Prabowo, DPRD DKI Jakarta bisa menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
"Karena saya yakin SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dapat menjelaskan secara tuntas," imbuhnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP William Yani menyebut tak ada kejelasan dari program andalan Anies-Sandi ini hingga lebih dari enam bulan masa kepemimpinannya.
"Kalau tidak bisa dijalankan, jangan dipaksakan. Kita mau tanya, mungkin tidak dilaksanakan? Kalau tidak mungkin, kasih tahu masyarakat dari sekarang," ujar William saat dihubungi Selasa (5/6).
Hingga kini program rumah DP nol rupiah tak kunjung terealisasi karena belum ada payung hukum. Aniespun mengatakan dua pergub dan seluruh kelengkapan program DP nol rupiah belum rampung.
"Harusnya begitu [selesai awal Mei], saya cek lagi nanti," tutur Anies saat ditemui di Masjid As-Salam Joglo, Jakarta Barat, Jumat (25/5).
Anies telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada 16 April lalu. Pergub tersebut hanya mengatur soal badan yang akan ditugasi mengurus penjualan rumah DP nol rupiah. Namun program andalan itu hingga kini belum bisa dirasakan warga Jakarta.
(pmg/wis)
Hal ini merespons pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP William Yani yang mendesak program tersebut disetop karena tak ada kejelasan hingga kini.
"Rumah DP nol rupiah, program yang bagus dan harus jalan agar masyarakat bisa memiliki rumah sendiri. Usulan (PDIP) itu tidak tepat, dasarnya tidak jelas," kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (6/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seharusnya jika ingin menanyakan soal program andalan Anies-Sandi itu, kata Prabowo, DPRD DKI Jakarta bisa menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP William Yani menyebut tak ada kejelasan dari program andalan Anies-Sandi ini hingga lebih dari enam bulan masa kepemimpinannya.
Hingga kini program rumah DP nol rupiah tak kunjung terealisasi karena belum ada payung hukum. Aniespun mengatakan dua pergub dan seluruh kelengkapan program DP nol rupiah belum rampung.
"Harusnya begitu [selesai awal Mei], saya cek lagi nanti," tutur Anies saat ditemui di Masjid As-Salam Joglo, Jakarta Barat, Jumat (25/5).
Anies telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada 16 April lalu. Pergub tersebut hanya mengatur soal badan yang akan ditugasi mengurus penjualan rumah DP nol rupiah. Namun program andalan itu hingga kini belum bisa dirasakan warga Jakarta.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK