Gerindra Berencana Tak Hadir Saat Pelantikan Iriawan
Yugo Hindarto | CNN Indonesia
Senin, 18 Jun 2018 07:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- DPD Gerindra Jawa Barat akan menyerukan kepada seluruh anggota DPRD Jawa Barat untuk tidak hadir dalam pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Penjabat Gubernur Jawa Barat, Senin (18/6).
"Kami sedang konsultasikan ke DPP supaya tidak menghadiri pelantikan, karena ini mencederai demokrasi," kata Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Mulyadi kepada CNNIndonesia.com.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut akan melantik Komjen Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat di gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Senin (18/6) pukul 10.00 WIB.
Kementerian Dalam Negeri belum memberikan keterangan resmi tentang pengangkatan ini. Pada Minggu (17/6) Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengaku belum menerima Keppres tentang pengangkatan Iriawan.
"Mohon izin dan mohon maaf rekan-rekan media. Saya selaku kapuspen secara resmi belum menerima Keppresnya," katanya.
Namun, Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membenarkan kabar tersebut. Saat ini, Iriawan menjabat sebagai Sekretaris Utama Komisaris Jenderal Mochammad Iriawan.
Kalangan Istana belum berkomentar tentang pengangkatan Iriawan. Berdasarkan aturan, penjabat Kepala Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diangkat oleh presiden dan dilantik Mendagri. Hal itu sesuai dengan aturan Permendagri No 74 Tahun 2016.
Gerindra, kata Mulyadi, menyesalkan pengangkatan Iriawan sebagai Pj. "Saya melihat kurang ada kepekaan dari pemerintah, mengapa bukan Sekda (Sekretaris Daerah)," katanya.
Mulyadi menuturkan saat ini Jabar akan menghadapi pemilihan gubernur, dan penunjukkan itu dikhawatirkan akan mengganggu proses demokrasi.
Gerindra yang mengusung pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu dalam Pilkada Jabar, kata Mulyadi, khawatir dengan Iriawan karena salah satu pasangan calon gubernur Jawa Barat lainnya merupakan mantan Kapolda Jawa Barat, yakni Anton Charliyan.
"Kalau pakai kata indikasi curang itu terlalu vulgar, tapi yang jelas ini mencederai demokrasi," katanya.
Apalagi, Jawa Barat, kata Mulyadi merupakan 'sasaran antara' sebelum menuju sasaran utama yakni Pilpres 2019. Menurutnya pemerintah seharusnya peka dan taat aturan main.
"Jawa Barat ini 20 persen suara nasional, dan sangat strategis," ujar dia.
Saat ini, Gerindra Jawa Barat, kata Mulyadi, masih menunggu instruksi dari DPP untuk menyikapi pengangkatan Iriawan tersebut.
"Masih konsultasi dulu," katanya.
(ugo)
"Kami sedang konsultasikan ke DPP supaya tidak menghadiri pelantikan, karena ini mencederai demokrasi," kata Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Mulyadi kepada CNNIndonesia.com.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut akan melantik Komjen Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat di gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Senin (18/6) pukul 10.00 WIB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mohon izin dan mohon maaf rekan-rekan media. Saya selaku kapuspen secara resmi belum menerima Keppresnya," katanya.
Kalangan Istana belum berkomentar tentang pengangkatan Iriawan. Berdasarkan aturan, penjabat Kepala Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diangkat oleh presiden dan dilantik Mendagri. Hal itu sesuai dengan aturan Permendagri No 74 Tahun 2016.
Gerindra, kata Mulyadi, menyesalkan pengangkatan Iriawan sebagai Pj. "Saya melihat kurang ada kepekaan dari pemerintah, mengapa bukan Sekda (Sekretaris Daerah)," katanya.
Gerindra yang mengusung pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu dalam Pilkada Jabar, kata Mulyadi, khawatir dengan Iriawan karena salah satu pasangan calon gubernur Jawa Barat lainnya merupakan mantan Kapolda Jawa Barat, yakni Anton Charliyan.
"Kalau pakai kata indikasi curang itu terlalu vulgar, tapi yang jelas ini mencederai demokrasi," katanya.
Apalagi, Jawa Barat, kata Mulyadi merupakan 'sasaran antara' sebelum menuju sasaran utama yakni Pilpres 2019. Menurutnya pemerintah seharusnya peka dan taat aturan main.
"Jawa Barat ini 20 persen suara nasional, dan sangat strategis," ujar dia.
Saat ini, Gerindra Jawa Barat, kata Mulyadi, masih menunggu instruksi dari DPP untuk menyikapi pengangkatan Iriawan tersebut.
"Masih konsultasi dulu," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK