Berdasarkan penelusuran IPW ke sejumlah daerah, Neta mengklaim penunjukan itu berdampak negatif bagi para pensiunan Polri yang mengikuti pemilihan kepala daerah.
"Kelompok-kelompok masyarakat yang ditemui tersebut mengaku tidak akan memilih pasangan cagub dari kepolisian. Mereka sudah bekerja keras berbulan bulan tapi hasilnya sia sia karena kalah akibat adanya aksi 'pemaksaan' Pati polri menjadi plt Gubernur Jabar," kata Neta melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (19/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, sikap kelompok masyarakat itu menolak memilioh pasangan cagub dari kepolisian karena merasa kecewa terhadap kepolisian yang dinilai arogan mengambil jatah birokrat sipil Kemendagri.
Efek lain dari penunjukan Iriawan, menurut Neta, membuat publik meragukan netralitas Polri karena masyarakat kadung menilai Polri telah ditarik ke politik. Situasi tersebut ia nilai menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan Pilkada 2018.
Komjen Iriawan sebelumnya telah berusaha membantah pihak-pihak yang meragukan netralitasnya selaku penjabat Gubernur Jawa Barat.
Ia mengklaim tak akan mengorbankan karier kepolisian yang ia rintis sejak 1984 dengan menyalahgunakan kekuasaan jabatan gubernur yang ia pegang.
"Apa mungkin saya mau mengorbankan atau menghancurkan karier saya di Polri yang sudah dengan susah payah saya titi selama hampir 34 tahun? Sebagai putra daerah apa mungkin saya mencoreng muka saya sendiri di depan para sesepuh Jabar, dan rakyat Jabar?," kata Iriawan.
Iwan, sapaan karib Iriawan, mengatakan ingin mengukir prestasi sebagai Pj Jabar. Pernyataan itu disampaikan merespons tuduhan bahwa ia itu tidak akan netral dalam perhelatan Pilkada Jawa Barat.
"Bagaimana caranya saya tidak netral? Apakah dengan cara saya menggerakkan komponen yang ada di Jabar untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu?
"Kalau itu saya lakukan, pasti akan bocor dan ramai. Sangat besar risikonya untuk jabatan dan karier saya," ujar Iwan. (wis/gil)