Jelang Pilkada Serentak, PNS 5 Provinsi Diduga Tak Netral

Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lima provinsi peserta Pilkada 2018. Kelima provinsi tersebut yakni Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Peneliti KPPOD Aisyah Nurul mengatakan dugaan pelanggaran itu paling banyak dilakukan dengan kampanye di media sosial, ikut deklarasi, hingga sosialisasi pasangan calon.

"Dari lima provinsi, keterlibatan PNS paling banyak terjadi di Sultra dengan jumlah 33 kasus," ujar Aisyah dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (24/6).

Lihat juga: SK Gubernur Terkait Libur ASN Saat Pilkada Siap Diteken

Sementara di Sumsel dua kasus, Jabar dua kasus, Kalbar satu kasus, dan Maluku Utara 14 kasus. Tak hanya pegawai, keterlibatan PNS dalam dukungan pada calon kepala daerah juga dilakukan kepala dinas, sekretaris daerah, camat, hingga wakil bupati.

Menurut Aisyah, penyebab dugaan pelanggaran itu lantaran masih lemahnya kebijakan. Selain itu, makna netralitas yang dimaksud juga belum memiliki standar dan kriteria yang jelas.

Padahal, kata dia, sejumlah kebijakan tentang netralitas PNS dalam pilkada telah diatur di antaranya dalam UU Aparatur Sipil Negara, UU Pemerintah Daerah, PP Disiplin PNS, hingga Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

Lihat juga: Suami/Istri Kandidat Kepala Daerah Berstatus PNS Wajib Cuti

"Namun setelah dikaji lebih jauh ternyata aturan-aturan itu inkosisten dan bertentangan satu sama lain," katanya.

Lebih lanjut Aisyah menuturkan, posisi calon petahana biasanya lebih diuntungkan dalam proses tersebut. Mereka dapat memengaruhi PNS dengan melakukan promosi jabatan hingga intervensi politik dalam desain kebijakan.

Dari hasil temuan KPPOD, masih ada calon petahana yang melakukan promosi jabatan jelang pilkada hingga menyisipkan program maupun anggaran. Salah satunya terkait penerbitan 34 izin tambang di Jabar pada Januari lalu. Menurut Aisyah, instrumen perizinan ini berpotensi menjadi ijon politik oleh calon petahana.

Lihat juga: Pemerintah Belum Pastikan 27 Juni Libur Nasional

"Ini sangat mungkin terjadi dalam pilkada yang diikuti oleh calon petahana," tutur Aisyah.

Temuan dugaan pelanggaran PNS di lima provinsi ini diambil dari hasil penelitian kualitatif melalui analisis regulasi, pemantauan media, hingga diskusi kelompok dan wawancara mendalam sejak Februari hingga Juni 2018.

Pertimbangan penelitian di lima provinsi berdasarkan data indeks kerawanan pilkada 2018, keterwakilan wilayah, keberadaan politik dinasti, dan calon petahana. Dari lima provinsi tersebut diketahui diikuti oleh calon petahana. (eks)