PGI: Surat Perjanjian Wali Kota Bekasi Dengan Gereja Palsu

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebuah foto yang diduga surat perjanjian yang dibuat oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendy dengan pihak organisasi masyarakat Kristen-Katolik di kota setempat beredar di media sosial. Di dalam surat itu berisi pernyataan Rahmat menjanjikan pendirian 500 gereja, asalkan dia didukung dalam ajang pilkada oleh kalangan Nasrani.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Humas Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jerry Sumampow menyatakan surat perjanjian yang beredar itu palsu.

Lihat juga: Kejanggalan Jelang Pilgub Sumut, Jumlah Pemilih Membengkak

"Jadi saya konfirmasikan bahwa surat perjanjian itu palsu. Dan kami tidak tahu siapa yang membuatnya," kata Jerry Sumampow saat dikonfirmasi oleh CNNIndonesia.com, Senin (25/6).

Jerry menegaskan nama-nama yang tertera dalam surat perjanjian tersebut bukanlah pihak dari organisasi masyarakat bersangkutan. Ia menilai surat ini sengaja diedarkan dengan motif politis. Yaitu berkaitan dengan Pilkada yang akan dilakukan pada dua hari mendatang.

Surat perjanjian diduga palsu antara calon petahana Pilkada Bekasi Rahmat Effendy dan pihak gereja. (Istimewa)

"PGI di kota Bekasi memang ada, tapi nama-nama tersebut bukan bagian dari kami. Begitu pula dari organisasi Katolik. Kami sudah melakukan dialog dan tidak ada nama yang bersangkutan," kata Jerry.

Jerry pun mengimbau kepada masyarakat supaya tidak terhasut dengan surat perjanjian palsu tersebut. Dia meminta masyarakat lebih cerdas dan kritis dalam menanggapi isu-isu yang memicu konflik SARA, demi kepentingan mendulang suara salah satu calon pasangan di Pilkada Serentak 2018 pada Rabu mendatang.

"Kami berharap hal tersebut jangan ditanggapi serius oleh masyarakat. Masyarakat harus cerdas dan kritis mengenai surat yang beredar ini," kata Jerry

Lihat juga: SMS 'Amien Rais Presiden 2019' Beredar di Surabaya

Hingga berita ini diturunkan, CNNIndonesia.com telah mencoba mengkonfirmasi langsung perihal surat itu kepada Rahmat Effendy melalui panggilan telepon. Namun ponsel yang bersangkutan tidak aktif. Begitu pula dengan pihak Panita Pengawasan Pemilu Kota Bekasi yang belum bisa dihubungi. (ayp/asa)