Bawaslu Sebut Prabowo Tak Mendidik Rakyat Soal Suap Pilkada
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Selasa, 26 Jun 2018 17:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak memberikan pendidikan politik yang baik lantaran menganjurkan masyarakat mengambil suap pilkada serentak 2018.
Prabowo menyarankan masyarakat menerima suap berupa uang atau sembako karena menilai suap tersebut berasal dari uang rakyat.
"Saya kira itu bukan hal yang baik, tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat," ucap Abhan di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Selasa (26/6).
Abhan menegaskan setiap orang tidak boleh menerima suap dalam bentuk apapun. Selain itu, setiap orang juga dilarang memberikan suap untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih salah satu kandidat. Larangan itu ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum di Indonesia.
"Bagi kami adalah tolak dan lawan politik uang," ucap Abhan.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin juga telah menjelaskan mengenai hal itu. Setiap orang tidak boleh memberi atau menerima suap dalam bentuk apapun.
Dia mengatakan ada sanksi tegas yang dapat diberikan kepada pasangan calon kepala daerah tertentu jika terbukti terlibat. Menurutnya, semua itu telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
"Penanganan administratifnya bisa diskualifikasi kalau itu terjadi secara masif. Ada aturannya," katanya di kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin.
Jika praktik politik uang melibatkan perorangan, maka akan dikenakan sanksi pidana. Afif mengatakan penindakan dilakukan oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung bilamana ada temuan.
"Kalau praktik sendiri-sendiri akan kena pidana," ucap Afif.
Prabowo Subianto menganjurkan masyarakat untuk mengambil suap jelang pemungutan suara pilkada serentak pada 27 Juni mendatang. Dia menganjurkan hal itu lantaran menilai suap yang diberikan kepada masyarakat, uang maupun sembako pun berasal dari uang rakyat.
"Tidak mungkin uang itu uang halal, tidak mungkin, mustahil. Itu pasti berasal dari uang bangsa Indonesia. Karena itu saya anjurkan kalau rakyat dibagi sembako, diberi uang, terima saja karena itu hak rakyat," kata Prabowo melalui video yang diunggah di akun Facebook pribadinya pada Kamis (21/6).
Meski begitu, Prabowo mengimbau agar tidak terpengaruh dalam memilih kandidat kepala daerah meski menerima suap. Masyarakat tetap mesti memilih calon kepala daerah berdasarkan kualitas dan dapat membangun daerah masing-masing.
"Pada saat menentukan pilihan, di depan tempat pemilihan, gunakan hati nuranimu, pilih sesuai hati dan pikiran," imbuh Prabowo.
(pmg/asa)
Prabowo menyarankan masyarakat menerima suap berupa uang atau sembako karena menilai suap tersebut berasal dari uang rakyat.
"Saya kira itu bukan hal yang baik, tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat," ucap Abhan di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Selasa (26/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Abhan menegaskan setiap orang tidak boleh menerima suap dalam bentuk apapun. Selain itu, setiap orang juga dilarang memberikan suap untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih salah satu kandidat. Larangan itu ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum di Indonesia.
"Bagi kami adalah tolak dan lawan politik uang," ucap Abhan.
Dia mengatakan ada sanksi tegas yang dapat diberikan kepada pasangan calon kepala daerah tertentu jika terbukti terlibat. Menurutnya, semua itu telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
"Penanganan administratifnya bisa diskualifikasi kalau itu terjadi secara masif. Ada aturannya," katanya di kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin.
Jika praktik politik uang melibatkan perorangan, maka akan dikenakan sanksi pidana. Afif mengatakan penindakan dilakukan oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung bilamana ada temuan.
"Kalau praktik sendiri-sendiri akan kena pidana," ucap Afif.
Prabowo Subianto menganjurkan masyarakat untuk mengambil suap jelang pemungutan suara pilkada serentak pada 27 Juni mendatang. Dia menganjurkan hal itu lantaran menilai suap yang diberikan kepada masyarakat, uang maupun sembako pun berasal dari uang rakyat.
"Tidak mungkin uang itu uang halal, tidak mungkin, mustahil. Itu pasti berasal dari uang bangsa Indonesia. Karena itu saya anjurkan kalau rakyat dibagi sembako, diberi uang, terima saja karena itu hak rakyat," kata Prabowo melalui video yang diunggah di akun Facebook pribadinya pada Kamis (21/6).
Meski begitu, Prabowo mengimbau agar tidak terpengaruh dalam memilih kandidat kepala daerah meski menerima suap. Masyarakat tetap mesti memilih calon kepala daerah berdasarkan kualitas dan dapat membangun daerah masing-masing.
"Pada saat menentukan pilihan, di depan tempat pemilihan, gunakan hati nuranimu, pilih sesuai hati dan pikiran," imbuh Prabowo.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK