Golkar Bantah Ajak Demokrat Bentuk Koalisi Cadangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar membantah akan membentuk koalisi cadangan bersama Partai Demokrat jika Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto gagal menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019.

Hal itu menanggapi penyataan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Andi Arief yang menyebut isi pertemuan Ketum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Airlangga beberapa hari lalu membahas koalisi cadangan untuk Pilpres tahun depan.

Ketua DPP Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan pertemuan antaran SBY dan Airlangga tak lebih sekadar bagian dari komunikasi biasa yang dilakukan parpol.

Lihat juga: Airlangga Bantah Bentuk Poros Usai Bertemu SBY dan Muhaimin

Bahkan, dalam pertemuan yang dilakukan di kediaman SBY itu, ia justru menegaskan Airlangga mengajak Demokrat bergabung dalam koalisi pemerintah untuk mendukung Jokowi.

"Tidak benar jika dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa Partai Golkar akan beralih dukungan dari Pak Jokowi. Yang ada sebaliknya, Partai Golkar justru mengajak Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi Pemerintahan," ujar Ace dalam pesan singkat, Jumat (13/7).

Ace menuturkan Golkar sejauh ini masih konsisten mendukung Jokowi. Namun, ia enggan berkomentar soal sikap Golkar jika Airlangga benar-benar gagal menjadi cawapres. Ia hanya menyebut hingga saat ini proses politik masih berlangsung.

"Soal Pak Airlangga tidak diambil menjadi Cawapresnya Pak Jokowi, kami tidak berandai-andai," ujarnya.

Sebelumnya, Wasekjen Demokrat Andi Arief menyatakan Airlangga meminta SBY untuk membentuk koalisi cadangan di Pilpres 2019. Hal itu dilakukan jika Airlangga gagal menjadi cawapres Jokowi. Namun, ia mengklaim SBY belum menjawab ajakan tersebut.

"Cerita yang sebenarnya itu Airlangga Hartarto meminta SBY agar Demokrat bersedia menjadi koalisi cadangan bersama Golkar jika Airlangga tidak menjadi cawapres. SBY tidak menjawab permintaan itu," ujar Andi lewat akun Twitternya @AndiArief_, Kamis (12/7).

Lihat juga: Golkar Klaim Setia Walau Parpol Pendukung Jokowi Belum Jelas

Jika melihat perolehan suara Pileg 2014, Demokrat dan Golkar berpeluang mengusung capres dan cawapres di Pilpres 2019. Golkar memiliki 14,75 persen suara dan Demokrat punya 10,19 persen suara.

Akumulasi presentase perolehan kursi kedua partai memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Syarat pencapresan di Pilpres 2019, yakni 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam Pileg 2014.

Politikus Golkar Idrus Marham menjamin partainya tetap setia mendukung Jokowi apapun keputusan soal cawapres. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).

Jamin Setia kepada Jokowi

Sementara di kesempatan terpisah, politikus Golkar Idrus Marham mengaku partainya tetap mendukung meski Jokowi lebih memilih nama lain ketimbang Airlangga.

"Ya saya bisa jamin karena secara organisatoris berdasarkan mekanisme yang ada sudah diambil keputusan," kata Idrus di kompleks parlemen, Jumat (12/7).

Menteri Sosial ini juga mengatakan bahwa sikap Golkar sudah jelas, yakni telah menyerahkan semua keputusan yang akan diambil oleh Jokowi dalam memilih cawapresnya. Keputusan Jokowi itu tak akan mempengaruhi dukungan Golkar untuk Pilpres tahun depan.

"Serahkan kepada Pak Jokowi apapun keputusan Pak Jokowi ya jangan mempengaruhi validitas dan saya punya keyakinan Golkar tidak akan terpengaruh," kata Idrus.

Lebih jauh mantan Sekjen Golkar ini juga menyarankan kepada seluruh ketua partai politik yang berkoalisi tidak terlalu memaksakan kadernya sebagai cawapres. Ia mengatakan hal ini untuk menghindari konflik kepentingan.

Lihat juga: Puan Yakin Golkar Tidak Akan Tinggalkan Jokowi

Idrus mengatakan bahwa manuver politik yang dilakukan Airlangga, mendekati para ketua partai politik beberapa hari terakhir, hanya untuk meminta dukungan mereka kepada koalisi pemerintah. Ia membantah langkah Airlangga itu untuk membuka opsi poros ketiga.

Karenanya dia meminta elite parpol lain tak berspekulasi soal pertemuan Airlangga dengan sejumlah petinggi parpol, termasuk dengan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Partai lain nggak usah urusi Golkar, biar Golkar sendiri yang urus dirinya sendiri. Ndak usah ada partai lain mengomentari Golkar, komentari partainya sendiri," ujar Idrus. (osc/sur)