INDEF Kritik Data Pemerintah Soal Angka Kemiskinan

Jakarta, CNN Indonesia -- Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengkritik pemerintah Indonesia yang dinilai tidak menganalisis secara detail korelasi antara angka kemiskinan dengan kemampuan daya beli rumah tangga.

Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati menyebut klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 9,82 persen adalah yang terendah sejak 20 tahun, justru berbanding terbalik dengan tingkat daya beli rumah tangga yang semakin menurun.

"Dan secara logika ekonomi itu mestinya tidak mungkin. Jadi yang namanya masyarakat miskin menurun, harusnya daya beli masyarakat meningkat," kata Eni dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (20/7).

Pilihan Redaksi Pemerintah Klaim Tak Hanya Andalkan Bansos Pangkas Kemiskinan Target Pertumbuhan Ekonomi 2019 di Bawah Rencana Awal Jokowi Kemiskinan Turun, Masih Ada 69 Juta Orang Rentan Miskin di RI

Jika daya beli meningkat, papar Enny, otomatis konsumsi rumah tangga pun mengalami peningkatan. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menujukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia selama kuartal I-2018 masih berada di level 4,95 persen.

"Artinya, masih di bawah benchmark minimal secara natural, yakni di 5 persen," ujarnya.

Menurut Enny, angka kemiskinan per Maret 2018 memang berkurang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pasalnya, sejak Maret 2017 hingga Maret 2018 jumlah penduduk miskin berkurang hingga 1,2 juta dibanding biasanya yang hanya 600 ribu-700 ribu per tahun.

Pada periode yang sama, Enny menuturkan pemerintah juga mengalokasikan anggaran bantuan sosial yang meningkat signifikan, sekitar 20 persen, termasuk anggaran pengentasan kemiskinan seperti dana desa dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Karenanya, Enny sepakat bahwa penurunan kemiskinan bisa dibilang sebagai keberhasilan program pemerintah, namun hanya dalam konteks menurunkan statistik angka kemiskinan.

"Mengapa? Karena ketika bantuan-bantuan pemerintah ternasuk bansos digelontokan kepada masyarakat dan kemudian BPS hadir untuk mencatat, memang angka kemiskinan yang ada waktu pencatatan itu turun," kata Enny.

"Jadi, ketika pemerintah menyampaikan data tetapi data tidak dianalisis dengan komprehensif, maka kita akan terjebak dengan kinerja yang semu," lanjutnya. (res)