Dianggap Gagal Urus Lapas, ICW Minta Jokowi Copot MenkumHAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga swadaya masyarakat Indonesian Corruption Watch (ICW) menganggap Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasona Hamonangan Laoly telah lalai menjalankan tugasnya dalam mengawasi pengelolaan Lapas Khusus Koruptor Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Mereka menyarankan supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Yasona dari jabatannya.

"Makanya Presiden copot Yasona, ini kebobolan yang kesekian kali soal lapas," kata peneliti ICW Emerson Yuntho, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).

Menurut Emerson, Jokowi terlihat enggan bertindak tegas kepada Yasona supaya fokus menjalankan tugasnya, ketimbang mengurusi hal diluar tanggung jawabnya sebagai menteri.

"Mengatasi persoalan penjara yang sistemik ini berat lho, jadi enggak bisa disambi dengan dia Menteri dan caleg," kata Emerson.

Lihat juga: Menteri Yasonna Angkat Tejo Harwanto Jadi Kalapas Sukamiskin

Apabila benar-benar menjalankan tugasnya sebagai menteri, Emerson meminta kepada Yasona untuk melakukan perombakan struktur yang berada di Lapas Sukamiskin. Menurutnya, dengan perombakan ini mampu menuntaskan permasalahan yang berada di lapas tersebut.

"Enggak ada pilihan Menkumham kecuali untuk membuat 'bedol desa' seluruh staf dari OB (office boy) sampai penjabat Kalapas Sukamiskin itu harus dipindah," kata Emerson.

Hal ini berkaca dari penangkapan mantan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen, oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pada 21 Juli lalu.

Setelah pemeriksaan, empat orang dijadikan tersangka dugaan suap izin keluar masuk lapas dan jual beli fasilitas mewah sel untuk narapidana. Selain Wahid Husein, tiga orang yang ditetapkan tersangka usai OTT itu adalah narapidana kasus korupsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fahmi Darmawansyah, pegawai Lapas Sukamiskin Hendry Saputra, serta seorang narapidana kasus pidana umum Andri Rahmat.

Lihat juga: Kalapas Sukamiskin yang Baru Punya Kekayaan Rp1,8 Miliar

Indonesia Surga Koruptor

Emerson menyatakan sampai saat ini Indonesia merupakan surga bagi para koruptor. Emerson menilai ada tujuh hal yang membuat koruptor merasa nyaman seperti surga.

"Pertama, hanya di negara Indonesia korupsinya dilakukan berjemaah. Di negara lain enggak ada anggota parlemennya ngelakuin korupsi sama-sama, beda dengan Indonesia. Seperti yang ada di Sumatera Utara dan Malang," kata Emerson.

Kedua, menurut Emerson, hanya di Indonesia menteri agama melakukan korupsi. Ia menyebut dua mantan menteri agama yang terjerat kasus korupsi, seperti mantan menteri agama di era pemerintahan SBY, Suryadharma Ali dan mantan menteri agama di pemerintahan Megawati, Said Aqil Husin Al Munawar.

Selain itu, ia menyebut vonis yang dijatuhkan hakim tidak memberikan efek jera kepada koruptor. Menurut dia, vonis yang diberikan terlalu ringan.

Lihat juga: ICW: Bisnis Batu Bara Rugikan Negara Rp133,6 Triliun

"Rata-rata vonis korupsi cuma 2 tahun 2 bulan dan tidak dimiskinkan. Dengan mereka masih kaya, membuat mereka masih bisa berinvestasi. Ini yang bisa menjadi catatan," ujarnya.

Tidak hanya itu, narapidana korupsi masih bisa eksis dalam panggung politik. Terbukti beberapa mantan narapidana korupsi bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Sementara itu, Emerson juga menekankan hanya ada di Indonesia yang memperbolehkan narapidana koruptor untuk menyicil uang pengganti.

"Ketujuh hanya ada di Indonesia, tersangka korupsi dilantik menjadi kepala daerah dan dilantik dipenjara," kata Emerson.

Lihat juga: Catatan ICW: PNS Pemda Jadi Pelaku Korup Terbanyak di 2017

Emerson juga mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya memberikan rompi tahanan kepada tersangka korupsi sedangkan tangannya tidak diborgol

"Cuma di Indonesia, koruptor tangannya enggak diborgol. Itu sudah disampaikan kepada KPK, dan kalau bisa dikasih baju tahanan. Jadi mereka enggak ada peluang untuk eksis," kata Emerson. (ayp)