KPK Sebut Prabowo, Jokowi, dan Sandiaga Sudah Laporkan Harta

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal calon presiden 2019-2024 Prabowo Subianto sudah memperbarui laporan harta kekayaannya, sebagai syarat mengikuti pemilihan presiden. KPK menyatakan bakal mengumumkan jumlah harta Prabowo pada Senin (13/8) pekan depan.

"Atas nama Pak Prabowo Subianto sudah melaporkan pada KPK dan kami sudah menyatakan lengkap, sehingga mungkin nanti hari Senin sudah bisa kami umumkan nanti dilihat di pengumuman kami," kata Direktur Pemeriksaan dan Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Cahya Harefa di Gedung KPK, Jumat (10/8).

Lihat juga: Sandiaga, Cawapres Prabowo Berharta Rp3,8 Triliun

Cahya mengatakan bahwa Prabowo juga sudah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK sebanyak tujuh kali. Sedangkan untuk pendampingnya, Sandiaga Uno, sudah pernah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK sebanyak dua kali. Namun, masih belum menyerahkan laporannya sebagai calon wakil presiden.

Sementara itu dari pasangan lainnya, calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) masih belum memberikan berkas harta kekayaannya kepada KPK. Walaupun, lanjut Cahya, Jokowi telah rutin melaporkan jumlah kekayaannya sebanyak tujuh kali.

Lihat juga: KPK Minta Capres-Cawapres Tak Mepet Kirim LHKPN

"Walaupun beliau (Jokowi) sudah lapor reguler per 31 Desmber 2017, sebagai calon presiden beliau nanti juga akan kembali melaporkan kekayaannya," ucap Cahya.

Sedangkan calon wakil presiden Maaruf Amin terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2001 saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR. Namun, Cahya telah mendapatkan informasi bahwa salah satu staf Maaruf telah menghubungi pihak KPK untuk berkonsultasi mengenai hal teknis penyerahan berkas.

"Jadi mungkin dalam waktu dekat beliau (Maaruf Amin) akan melalui stafnya segera akan melaporkan secara lengkap," ucap Cahya.

Lihat juga: Polisi Ungkap Jokowi Belum Buat SKCK untuk Pilpres 2019

Cahya pun menegaskan kepada pihak-pihak yang belum melaporkan untuk segera menyerahkannya kepada lembaga pemerintah antirasuah ini. KPK memberikan tenggat waktu penyerahan LHKPN hingga 15 Agustus mendatang. (ayp)