Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum membahas jabatan Ketua Umum Ma'ruf Amin yang kini berstatus sebagai calon wakil Presiden dalam waktu dekat.
Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas mengatakan pembahasan belum akan dilakukan dalam waktu dekat karena tujuh anggota dewan pimpinan MUI saat ini tengah berhaji.
"Pembicaraan tentang hal tersebut mungkin baru dibicarakan setelah beliau-beliau pulang ke tanah air," kata Anwar kepada
CNNIndonesia.com, Minggu (12/8) malam.
Soal kemungkinan diperbolehkannya Ma'ruf maju di Pilpres sambil mengemban jabatan Ketua Umum MUI sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga, Anwar belum mau bicara banyak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Besok (hari ini) akan kami lihat dalam rapat kesekjenan," kata Anwar.
Selain sebagai Ketua Umum MUI, Ma'ruf juga menduduki jabatan Rais Aam Nahdlatul Ulama.
Posisinya di NU ini menurut Sekjen Pengurus Besar NU Helmy Faishal Zaini mengakui dalam waktu dekat bakal melakukan rapat pleno untuk menentukan status Ma'ruf. Namun, rapat diperkirakan dilakukan setelah penetapan menjadi calon wakil presiden.
Sebelumnya Anggota Komisi VIII Sodik Mudjahid meminta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan pengunduran diri harus dilakukan karena MUI sudah saharusnya tidak berpihak pada kepentingan politik manapun
"Almukarrom KH Ma'ruf Amin sebaiknya mundur dari posisi Ketua MUI," kata Sodik dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (12/8).
Menurut Sodik dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART MUI) pasal 3 ditegaskan bahwa MUI adalah lembaga independen. Sehingga MUI tidak bisa berpihak pada kepentingan politik manapun.
Ma'ruf sendiri menyatakan ada proses secara internal di MUI terkait jabatannya tersebut.
"Ada mekanismenya. Tidak minta mundur atau dimundurkan," kata Ma'ruf ditemui usai menjalankan tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto.
(sur/ugo)