Dalami Suap APBN-P 2018, KPK Periksa Dua Kepala Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai saksi pada Selasa (14/8) terkait kasus Tindak Pidana Korupsi suap usulan dana perimbangan daerah pada RAPBN perubahan tahun 2018. Budi akan dimintai keterangannya oleh penyidik KPK untuk tersangka Yaya Purnomo (YP).

"Iya akan melakukan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka YP (Yaya Purnomo)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi Selasa (14/8).

Lembaga antirasuah ini juga akan memanggil Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas sebagai saksi dalam kasus yang sama. Selain mereka berdua KPK juga memeriksa seorang Ibu Rumah Tangga Devi Nursanty sebagai saksi.

Lihat juga: Suap RAPBN, KPK Geledah Rumah Politikus PAN dan Apartemen

Devi diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka kasus yang sama yakni Yaya Purnomo dan Amin Santoso.

Sebelumnya, dalam kasus ini KPK menetapkan mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Amin Santono.

Selain Yaya dan Amin, KPK juga menjerat Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan pihak swasta Ahmad Ghiast.

Lihat juga: Selain Emas 1,9 Kg, KPK Sita Jeep Rubicon Bawahan Sri Mulyani

Amin diduga menerima uang suap ‎sebesar Rp500 juta dari dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan nilai total sekitar Rp25 miliar. Uang Rp500 juta tersebut diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp1,7 miliar.

Sementara itu, Yaya berperan membantu Amin meloloskan anggaran dua proyek di Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dua proyek tersebut yakni proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang dan proyek di Dinas PUPR Sumedang. (osc)