KPU Tetap Akan Coret Nama Bakal Caleg Bekas Koruptor

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan tetap mencoret nama-nama bakal calon anggota legislatif (caleg) yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

Hal ini disampaikan Ketua Umum KPU Arief Budiman menanggapi polemik putusan Panwaslih Aceh, Panwaslu Kabupaten Toraja Utara, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang memenangkan gugatan bakal caleg dari ketiga wilayah tersebut.

Ketiganya, yakni bakal caleg DPD dari Sulawesi Utara Syahrial Damapolii, bakal caleg DPD dari Aceh Abdullah Puteh, dan bakal caleg DPRD Toraja Utara Joni Kornelius Tondok. Mereka merupakan mantan napi korupsi.

"Kan, karena sejak awal kita tetapkan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS), maka konsekuensinya kalau parpol menginginkan nama itu tetap. Satu, harus dilakukan pergantian. Kedua, kalau enggak diganti harus dicoret," kata Arief di KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (20/8).

Lihat juga: KPU Minta Berkas Capres-Cawapres Pilpres 2019 Diperbaiki

Arief mengatakan KPU juga telah menyampaikan ke Bawaslu terkait hal ini. KPU pun, kata Arief, telah menegaskan tidak bisa menjalankan putusan pengawas pemilu di tiga daerah tersebut. Pasalnya, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPD yang melarang mantan koruptor menjadi caleg masih berlaku dan belum dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Arief mengakui munculnya perbedaan sikap KPU dan Bawaslu bisa mengganggu persiapan pemilu 2019. Lebih dari itu, masalah ini bisa membuat publik merasa bingung karena ada perbedaan sikap antar lembaga penyelenggara pemilu.

"Publik jadi bertanya-tanya bagaimana regulasi pemilu yang sudah dibuat tetapi ternyata tidak dijalankan dengan baik," ungkap dia.

Lihat juga: KPU Kembalikan Berkas 199 Caleg DPRD Eks Koruptor

Arief menambahkan bahwa KPU tidak khawatir jika sikap ini akan digugat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan alasan KPU tidak menjalankan putusan Bawaslu. Jika demikian, kata Arief, pihaknya siap memberikan penjelasan.

"KPU itu digugat kapan pun, siap saja. Toh kita sudah mengambil kebijakan, harus dipertanggungjawabkan. Apapun yang sudah diperbuat KPU, harus bisa dipertanggunggjawabkan," kata Arief. (osc/pmg)