Volume Suara Azan Jadi Polemik, Muhammadiyah Hormati Hukum

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menghormati keputusan pengadilan terhadap kasus Meiliana karena mempermasalahkan volume suara azan di masjid sekitar tempat tinggalnya.

"Kami menghormati setiap keputusan pengadilan karena sudah masuk ranah hukum sudah lah apa yang jadi ranah hukum," kata Haedar di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (23/8).

Hal ini disampaikan menyikapi vonis terhadap Meiliana hukuman penjara 18 bulan karena terbukti melakuan penodaan agama karena mempermasalahkan volume suara azan di Masjid Al-Makhsum, Medan, yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

Lihat juga: ICJR Samakan Kasus Meiliana di Medan dengan Kasus Ahok

Haedar menyatakan ranah hukum hanya mengenal hitam dan putih. Sehingga, ia menyarankan Meiliana mengajukan banding jika tidak menerima putusan.

Tetapi secara sosial, menurutnya setiap antarumat beragama harus saling toleransi.

"Komitmen Muhammadiyah bagaimana toleransi dan saling memahami. Misalnya masjid tahu bagaimana menjaga perasaan orang yang beda agama, yang di gereja juga begitu," ucapnya.

Lihat juga: Kemenag Atur Pengeras Suara Masjid sejak 1978

Ia juga meminta masyarakat menempatkan permasalahan secara proporsional, tidak terlalu sensitif, serta bisa dewasa sehingga tidak semua masalah berujung dalam ranah hukum.

Mengenai azan, Haedar menyatakan hal itu memang sewajarnya keras karena sebuah panggilan kepada umat Muslim untuk menunaikan salat.

"Kalau di dalam hati tidak kedengaran jemaah. Soal seberapa volume suara itu tentu kan punya kadar masing-masing, bukan soal besar kecil suara azan, begitu juga nanti suara di gereja," ucap Haedar.

Lihat juga: PBNU : Sebut Suara Azan Terlalu Keras Bukan Penodaan Agama

(dal/gil)