Lantik Agus Gumiwang, Jokowi Diduga Incar Suara di Jabar
Prima Gumilang & Tiara Sutari | CNN Indonesia
Sabtu, 25 Agu 2018 19:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita menggantikan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial dianggap punya tujuan lain. Agus yang juga politikus Partai Golkar dinilai bisa meredakan ketegangan di internal partai dan mendongkrak perolehan suara bagi pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Jawa Barat saat Pilpres 2019.
"Dari proses pemilihan Agus ini jadi ada dua kepentingan. Pemerintah penting untuk mengamankan suara di Jawa Barat sementara di Golkar penempatan Agus penting untuk menjaga harmoni di faksi-faksi," kata Peneliti CSIS Arya Fernandes di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8).
Jawa Barat memang memiliki basis pemilih yang tinggi saat pemilu. Berkaca dari Pilpres 2014 lalu, kata Arya, meski keluar sebagai pemenang, Jokowi justru kalah telak dari lawannya pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Jawa Barat.
Arya menilai Agus dipilih bukan hanya untuk memenuhi jatah kursi menteri bagi Partai Golkar yang menjadi mitra koalisi, tetapi bisa jadi strategi Jokowi untuk menarik suara dari Jawa Barat.
"Jabar memang satu provinsi di mana Jokowi punya tantangan yang tidak mudah karena selisih antara Jokowi dan Prabowo sampai 20 persen pada pemilu sebelumnya. Jadi menempatkan orang yang punya asosiasi atau hubungan dengan Jawa Barat itu juga termasuk strategi," kata Arya.
"Makanya pelantikan Pak Agus dilakukan dengan sangat cepat, begitu juga pernyataan Idrus mundur juga dilakukan dengan cepat itu adalah usaha agar Golkar bisa aman juga selamat dari efek negatif. Pemerintah pada saat yang sama juga tidak mendapatkan efek negatif dari isu-isu korupsi," ujar Arya.
Agus Gumiwang Kartasasmita dilantik menggantikan Idrus Marham pada 24 Agustus. Idrus mengundurkan diri karena menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau-1.
Belajar dari Setnov
Idrus memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri sosial bukan hanya untuk menyelamatkan citra Jokowi menjelang pilpres 2019. Arya menganggap Idrus mengambil langkah itu supaya Partai Golkar bisa selamat dalam Pemilu 2019.
"Saya kira itu langkah taktis karena kalau dia ditetapkan sebagai tersangka dalam posisinya sebagai menteri itu efek negatifnya lebih kuat," kata Arya.
Arya menyebut ada kemungkinan Idrus berkaca dari kasus korupsi e-KTP yang menjerat sejawatnya, Setya Novanto.
Saat itu, kata Arya, Setya Novanto seolah enggan tersentuh hukum sehingga kasusnya berjalan dengan penuh dengan drama dan berbelit-belit. Alhasil, sentimen negatif masyarakat tak hanya menyudutkan dia secara pribadi, tetapi juga berimbas kepada Partai Golkar.
"Karena ada juga usaha di internal untuk mempertahankan posisi Novanto," kata dia.
"Berbeda dengan kasus Idrus, saya kira ini negosiasi di internal yang bijaksana bahwa Golkar harus survive, salah satunya mereka harus merelakan Idrus Marham untuk mundur," ujarnya. (ayp)
"Dari proses pemilihan Agus ini jadi ada dua kepentingan. Pemerintah penting untuk mengamankan suara di Jawa Barat sementara di Golkar penempatan Agus penting untuk menjaga harmoni di faksi-faksi," kata Peneliti CSIS Arya Fernandes di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8).
Jawa Barat memang memiliki basis pemilih yang tinggi saat pemilu. Berkaca dari Pilpres 2014 lalu, kata Arya, meski keluar sebagai pemenang, Jokowi justru kalah telak dari lawannya pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arya menilai Agus dipilih bukan hanya untuk memenuhi jatah kursi menteri bagi Partai Golkar yang menjadi mitra koalisi, tetapi bisa jadi strategi Jokowi untuk menarik suara dari Jawa Barat.
"Jabar memang satu provinsi di mana Jokowi punya tantangan yang tidak mudah karena selisih antara Jokowi dan Prabowo sampai 20 persen pada pemilu sebelumnya. Jadi menempatkan orang yang punya asosiasi atau hubungan dengan Jawa Barat itu juga termasuk strategi," kata Arya.
Agus Gumiwang Kartasasmita dilantik menggantikan Idrus Marham pada 24 Agustus. Idrus mengundurkan diri karena menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau-1.
Belajar dari Setnov
Idrus memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri sosial bukan hanya untuk menyelamatkan citra Jokowi menjelang pilpres 2019. Arya menganggap Idrus mengambil langkah itu supaya Partai Golkar bisa selamat dalam Pemilu 2019.
"Saya kira itu langkah taktis karena kalau dia ditetapkan sebagai tersangka dalam posisinya sebagai menteri itu efek negatifnya lebih kuat," kata Arya.
Arya menyebut ada kemungkinan Idrus berkaca dari kasus korupsi e-KTP yang menjerat sejawatnya, Setya Novanto.
Saat itu, kata Arya, Setya Novanto seolah enggan tersentuh hukum sehingga kasusnya berjalan dengan penuh dengan drama dan berbelit-belit. Alhasil, sentimen negatif masyarakat tak hanya menyudutkan dia secara pribadi, tetapi juga berimbas kepada Partai Golkar.
"Karena ada juga usaha di internal untuk mempertahankan posisi Novanto," kata dia.
"Berbeda dengan kasus Idrus, saya kira ini negosiasi di internal yang bijaksana bahwa Golkar harus survive, salah satunya mereka harus merelakan Idrus Marham untuk mundur," ujarnya. (ayp)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK