Ngabalin: Relawan #Jokowi2Periode Tidak Pernah Bikin Kacau

Jakarta, CNN Indonesia -- Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebutkan sejumlah perbedaan aksi #Jokowi2Periode dan #2019GantiPresiden yang berakibat terjadi perbedaan perlakuan oleh aparat.

Ngabalin menyebut relawan #Jokowi2Periode tidak menggunakan ruang publik dan membuat kekacauan, apalagi memprovokasi.

"Tidak pernah menggunakan ruang-ruang publik dan mengacaukan. Tidak memprovokasi masyarakat. Mereka selalu membuat di warung, di gedung dan tidak ada yang menantang," kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (28/8).

Hal ini disampaikan menyikapi sejumlah penolakan deklarasi #2019GantiPresiden, terutama tindakan kepolisian yang memulangkan Neno Warisman di Pekanbaru, Riau dan Ahmad Dhani di Surabaya, Jawa Timur.

Lihat juga: Adu Logika Ngabalin Vs Rocky Gerung soal #2019GantiPresiden

Ia mengklaim deklarasi relawan Presiden Jokowi selalu dilakukan di dalam ruangan pada berbagai kesempatan seperti di Sentul International Convention Center serta JIExpo.

Sementara itu, aksi #2019GantiPresiden kebanyakan dilakukan di jalan serta area terbuka, seperti menggunakan momen Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia bahkan di jalan depan gerai Markobar milik putra Jokowi.

Karena itu, ketika relawan #2019GantiPresiden hendak deklarasi berpotensi menimbulkan gangguan keamanan lantaran dapat bertemu dengan pihak-pihak yang kontra.

"Begitu ada pro dan kontra kemudian diperkirakan akan menimbulkan kekacauan keamanan kedua belah pihak, polisi diperintah UU untuk segera memberhentikan," ucapnya.

Lihat juga: Ngabalin: Ahmad Dhani Diusir dari Surabaya itu Alhamdulillah

Menurutnya, hal yang dilakukan aparat sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Jadi Anda enggak usah marah-marah sama polisi. Polisi representasi hukum," kata Politikus Partai Golkar ini

"... Jadi kalau Anda datang di Surabaya, Makassar, Riau, Batam, kemudian orang Batam merasa terganggu, wajib dibubarkan. Kalau perlu langsung diusir. Memang betul harus dijaga bandara, enggak perlu kasih izin masuk," tuturnya. (osc/wis)