Survei: Pilkada dan Pilpres Bisa Merusak Pertemanan

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Kamis, 30/08/2018 06:29 WIB
Survei: Pilkada dan Pilpres Bisa Merusak Pertemanan Ilustrasi pemungutan suara. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Riset PolMark Indonesia memaparkan hasil jajak pendapat soal keretakan hubungan sosial akibat Pemilihan Umum, baik Pilpres maupun Pilkada yang digelar di Indonesia. Menurut mereka, ajang kompetisi politik di Indonesia terbukti bisa merusak hubungan persahabatan disebabkan perbedaan pandangan dan pilihan.

Direktur Riset Polmark Indonesia Eko Bambang Subiyantoro menjelaskan, dalam survei PolMark pasca gelaran Pilgub DKI Jakarta sedikitnya ada 5,7 persen hubungan pertemanan yang rusak. Sementara untuk pemilihan presiden 2014 lalu, Polmark menemukan sebanyak 4,3 persen hubungan pertemanan rusak pascapilpres. Survei dilakukan oleh lembaga ini selama kurang lebih dua tahun.

"Jika data itu diproyeksikan ke jumlah pemilih, maka kita sebetulnya bicara tentang pemilih dalam jumlah signifikan," kata Eko Bambang Subiyantoro, di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (29/8).



Mantan pengajar ilmu filsafat Universitas Indonesia Rocky Gerung pun menyebut rusaknya hubungan pertemanan akibat Pilpres sebagai sesuatu yang unik. Misalnya terkait ujaran kebencian yang bisa tumbuh dan menyebabkan masyarakat terpecah belah.

"Seolah ada orang jahat yang berbisik ke orang dungu dan bersama-sama memulai politik fitnah. Sekarang kita tanya, dipersatukan oleh apa kebencian-kebencian itu? Ada eskalasi kebencian yang justru terjadi di pusat rasionalitas bekerja (Jakarta)," kata Rocky.

Dikatakan Rocky, saat ini justru muncul anggapan umum bahwa politik dimulai dengan saling menghina. Padahal kata dia ada cara lain untuk berpolitik yakni melalui pertarungan dengan memunculkan gagasan dan ide.

Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal PKB Maman Imanulhaq menyebut ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemungkinan pecahnya masyarakat akibat Pemilu.

Misalnya kata Maman, dengan memberikan pendidikan politik yang cukup kepada masyarakat. Sebab masyarakat harus dididik agar paham bahwa bahwa pemilu adalah hal yang biasa dan lumrah dijalankan suatu negara.


Tak hanya itu, politisi PKB ini juga menyarankan adanya gerakan literasi yang masif. Menurut dia, jika gerakan literasi tak dilakukan maka masyarakat dapat rentan terpapar isu hoaks yang berujung pada perpecahan.

"Hari ini kita disuguhi beragam pengajaran agama oleh orang-orang yang tidak tahu tafsir. Jika literasi tak dilakukan, kerukunan sosial akan terpecah dan terus menjadi rentan karena masyarakat jadi instan dan menerima berita hoaks tanpa penyaringan," kata Maman. (ayp)