Dia mengatakan, eks Wakil Gubernur Jawa Barat itu bisa dicap publik sebagai politikus yang tak punya prinsip dan oportunistis.
"Deddy harus siap jika kemudian dinilai publik sebagai poltisi yang tak punya prinsip, berpolitik hanya mau mencari keuntungan pribadi," kata Ferdinand kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini demokrasi yang tidak bisa memaksa semua orang untuk sama. Namun demikian, Deddy Mizwar mestinya menghormati sikap resmi partai dan aturan yang berlaku partai," kata dia.
Terkait sikap indisipliner Deddy, kata Ferdinand, pihak dewan kehormatan dan komisi pengawas Demokrat yang akan memutuskan.
"Saya pikir Deddy Mizwar tahu aturan organisasi," kata Ferdinand.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai ada beberapa faktor penyebab membelotnya kader dari partai yang menaunginya. Selain faktor kepentingan pribadi, bisa juga disebabkan kekecewaan atas dinamika di internal partai.
Misalnya, dalam setiap pengambilan keputusan selalu didominasi oleh sejumlah elit di dalamnya.
"Bisa juga proses dialektika di internalnya cenderung sentralistik, sehingga ada sumbatan-sumbatan komunikasi kepentingan di internal itu. Jadi, ini menurut saya sebagai koreksi juga bagi partai politik," kata Emrus.
Deddy pun mengonfirmasi hal tersebut. Ia mengatakan saat ini dirinya masih dalam proses menjadi jubir tim kampanye Jokowi. Dia meminta restu dari publik atas perannya yang baru di Pilpres 2019.
"Insyaallah. Semua masih dalam proses. Doakan saja," kata Deddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/8).
Mengenai ini, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan pengurus DPD Demokrat Jawa Barat akan meminta penjelasan kepada Deddy. Keputusan partai akan diambil setelah mendengar penjelasan Deddy.
Hinca juga membantah Demokrat akan bermain dua kaki pada Pilpres 2019 terkait masuknya Deddy dalam jajaran juru bicara tim sukses Jokowi-Ma'ruf.
"Kita tunggu aja, karena itu kan pilihan politik ya dan tentu partai harus mendengarkan," kata Hinca. (osc)