Perpanjangan Ganjil Genap, Momen 'Paksa' Pindah Angkutan Umum
Kustin Ayuwuragil | CNN Indonesia
Senin, 03 Sep 2018 08:36 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Asian Games 2018 telah usai di Jakarta, namun kebijakan perluasan ganjil genap tetap dilaksanakan di ruas-ruas jalan ibu kota Republik Indonesia tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan perluasan sistem ganjil genap selama Asian Games 2018 akan berlaku hingga 13 Oktober meski perhelatan olahraga multicabang se-Asia itu telah berakhir pada Minggu (2/9).
Kepastian itu diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Menjelang dan Selama Penyelenggaraan Asian Para Games 2018 yang ditandatangani 31 Agustus.
Asian Para Games sendiri akan digelar di Jakarta pada 6 hingga 13 Oktober.
Dalam Pergub itu disebutkan bahwa perpanjangan sistem ganjil genap berdasarkan evaluasi pelaksanaan sistem tersebut selama Asian Games 2018. Hasilnya berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang jalan dan pengendalian lalu lintas jalan.
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyambut baik keputusan pemprov DKI soal perpanjangan kebijakan perluasan ganjil genap tersebut. Menurutnya, perluasan ganjil genap guna mendukung kejuaraan olahraga Asian Games dan Asian Para Games itu harus pula menjadi momentum untuk mendidik masyarakat soal transportasi.
"Setuju kalau diperpanjang bahkan kalau perlu ditambah ruas jalannya. Inikan bagian dari upaya mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (31/8).
Saat pertama kali diterapkan, kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat. Belasan ribu pengendara mobil sempat terjaring razia penerapan ganjil genap sejak awal Agustus silam.
Djoko menyatakan sesuai Perpres 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, target masyarakat yang berpindah ke transportasi umum bisa tercapai atau mendekati 40 persen pada 2019.
Namun, untuk mewujudkannya dirasa sulit mengharapkan kesukarelaan warga karena sudah terbiasa dengan praktisnya kendaraan pribadi meskipun jalanan padat. Djoko menyatakan masyarakat perlu dipaksa, siap atau tidak siap, untuk beralih ke transportasi massal.
Selain mengurangi kepadatan ruas jalan, Djoko pun menyebutkan sejumlah manfaat lain andai semakin banyak warga yang mau beralih moda kendaraan.
"Mengurangi polusi udara, menghemat penggunaan BBM karena sepertiga kebutuhan BBM Indonesia berasal dari impor. Udara kotor juga menyebabkan warga mudah terserang penyakit," lanjutnya.
Dihubungi secara terpisah, pengamat tranportasi lainnya, Darmaningtyas pun mengapresiasi perubahan yang terjadi selama perluasan kebijakan ganjil genap saat gelaran Asian Games.
Ia merujuk pada data pengawasan Ganjil Genap per 28 Agustus 2018 menunjukkan kecepatan rata-rata di koridor yang terkena kebijakan tersebut mengalami peningkatan sebesar 37 persen. Waktu tempuh rata-rata di 41 koridor (106 jalan) prioritas DKI Jakarta mengalami peningkatan sebesar 26 persen.
Selain itu, insiden kecelakaan fatal menurun 20 persen. Kemudian, kualitas udara membaik misalnya di sekitar Bundaran Hotel Indonesia yakni terjadi penurunan konsentrasi CO sebesar 1,7 persen, konsentrasi NO turun sebesar 14,7 persen, dan konsentrasi THC turun sebesar 1,37 persen.
Hal yang paling utama dari kebijakan ganjil genap, kata Darmaningtyas, adalah makin meningkatnya pengguna transportasi umum massal. Ia merujuk pada salah satunya data penumpang TransJakarta yang mengalami peningkatan sebesar 40 persen dan penumpang PPD mengalami peningkatan sebesar 29 persen.
"KCI [PT Kereta Commuter Indonesia] juga mengalami kenaikan 16 persen. Jadi semua menunjukkan kenaikan," kata Darmaningtyas.
Selain itu, pengelola transportasi seperti KCI dan Transjakarta menambah armada mereka untuk menunjang peningkatan peralihan warga ke angkutan umum. PT KCI telah menambah 20 rangkaian kereta untuk masyarakat demi mendukung peralihan ke transportasi umum. Ke depan pemerintah disebutnya juga akan menambah jumlah bus TransJakarta hingga total mencapai 2000 armada.
Jumlah koridor bus akan ditambah seiring ditambahnya koridor untuk trayek OK Otrip nantinya menjadi 20 trayek. Tujuannya agar masyarakat bisa menikmati kendaraan umum yang semakin murah dan mudah.
Soal pajak kendaraan dan Waktu Penerapan
Perluasan ganjil genap menjadi sorotan masyarakat karena beberapa hal. Di luar alasan armada atau jalur transportasi umum yang dirasa belum memadai oleh warga, tak sedikit warganet yang sempat mengeluhkan pembayaran pajak yang tak setimpal dengan waktu penggunaan mobil.
Menurut peraturan ganjil genap, mobil berplat hitam dengan nomor genap hanya boleh melintasi seluruh ruas jalan Ibukota pada tanggal genap saja. Begitu sebaliknya pada plat ganjil.
Selain itu, waktu penerapan juga sangat panjang sehingga pembatasan itu dirasa begitu mengekang masyarakat bahkan di akhir pekan atau libur. Tak sedikit pengguna mobil yang bersuara meminta pemerintah memotong setengah pajak kendaraan mereka karena penggunaan mobilnya sangat dibatasi.
Menanggapi hal tersebut, Djoko menilai pembayaran pajak tak ada sangkut pautnya dengan perluasan ganjil genap. Mobil sendiri merupakan barang mewah sehingga sudah jadi konsekuensi ketika harus diganjar dengan pajak dan tarif parkir tinggi.
"Di luar negeri yang warganya terbiasa gunakan transportasi umum, pajak mobil cukup tinggi, tarif parkir di pusat kota bisa 20-40 kali lipat dari tarif penggunaan angkutan umum. Jika warga yang keberatan membayar pajak silakan dijual saja mobilnya," kata Djoko.
Senada, Darmaningtyas menilai tak semua pengguna mobil di Indonesia membelinya untuk dikendarai. Menurut dia, mobil hanyalah menjadi simbol prestise sosial yang tak harus dipakai.
"Kalau bagian dari prestise kan memang tidak harus dipakai setiap saat. Orang korupsi itu kan yang dibeli pasti mobil sama rumah. Kalau prestise harga berapapun ya pasti akan dibeli, mobil bukan kebutuhan utama," kata dia.
Dalam Pergub 92/2018 disebutkan perpanjangan pelaksanaan sistem ganjil genap ini berlaku 06.00 hingga 21.00 WIB di sejumlah ruas jalan. Berbeda dengan aturan selama Asian Games, Pergub baru ini menyatakan bahwa sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.
Selain itu dalam lanjutan kebijakan aturan ganjil genap, dua ruas jalan yaitu Jalan Benyamin Sueb dan Metro Pondok Indah Mall tidak akan lagi terdampak. Wakil Kepala Dishub DKI Jakart Sigit Widjatmoko mengatakan keputusan tak menyertakan dua ruas jalan itu adalah hasil evaluasi selama gelaran Asian Games lalu.
"Ada pengurangan ruas jalan dibandingkan perluasan gage saat ini. Di Jalan Metro Pondok Indah tidak lagi dilakukan ganjil genap Jalan Benyamin Sueb hanya diberlakukan ganjil genap saat Asian Para Games (6 sd 16 Oktober 2018)," kata Sigit saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Jumat (31/8) soal penerapan terbaru perpanjangan kebijakan perluasan ganjil genap di Jakarta.
(kid/sur)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan perluasan sistem ganjil genap selama Asian Games 2018 akan berlaku hingga 13 Oktober meski perhelatan olahraga multicabang se-Asia itu telah berakhir pada Minggu (2/9).
Kepastian itu diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Menjelang dan Selama Penyelenggaraan Asian Para Games 2018 yang ditandatangani 31 Agustus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam Pergub itu disebutkan bahwa perpanjangan sistem ganjil genap berdasarkan evaluasi pelaksanaan sistem tersebut selama Asian Games 2018. Hasilnya berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang jalan dan pengendalian lalu lintas jalan.
"Setuju kalau diperpanjang bahkan kalau perlu ditambah ruas jalannya. Inikan bagian dari upaya mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (31/8).
Saat pertama kali diterapkan, kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat. Belasan ribu pengendara mobil sempat terjaring razia penerapan ganjil genap sejak awal Agustus silam.
 Polisi memberikan sanksi tilang pada pengendara mobil karena melanggar kebijakan ganjil genap di Exit Tol RS Dharmais, Jakarta, 1 Agustus 2018. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Djoko menyatakan sesuai Perpres 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, target masyarakat yang berpindah ke transportasi umum bisa tercapai atau mendekati 40 persen pada 2019.
Namun, untuk mewujudkannya dirasa sulit mengharapkan kesukarelaan warga karena sudah terbiasa dengan praktisnya kendaraan pribadi meskipun jalanan padat. Djoko menyatakan masyarakat perlu dipaksa, siap atau tidak siap, untuk beralih ke transportasi massal.
Selain mengurangi kepadatan ruas jalan, Djoko pun menyebutkan sejumlah manfaat lain andai semakin banyak warga yang mau beralih moda kendaraan.
"Mengurangi polusi udara, menghemat penggunaan BBM karena sepertiga kebutuhan BBM Indonesia berasal dari impor. Udara kotor juga menyebabkan warga mudah terserang penyakit," lanjutnya.
Dihubungi secara terpisah, pengamat tranportasi lainnya, Darmaningtyas pun mengapresiasi perubahan yang terjadi selama perluasan kebijakan ganjil genap saat gelaran Asian Games.
Ia merujuk pada data pengawasan Ganjil Genap per 28 Agustus 2018 menunjukkan kecepatan rata-rata di koridor yang terkena kebijakan tersebut mengalami peningkatan sebesar 37 persen. Waktu tempuh rata-rata di 41 koridor (106 jalan) prioritas DKI Jakarta mengalami peningkatan sebesar 26 persen.
Selain itu, insiden kecelakaan fatal menurun 20 persen. Kemudian, kualitas udara membaik misalnya di sekitar Bundaran Hotel Indonesia yakni terjadi penurunan konsentrasi CO sebesar 1,7 persen, konsentrasi NO turun sebesar 14,7 persen, dan konsentrasi THC turun sebesar 1,37 persen.
Hal yang paling utama dari kebijakan ganjil genap, kata Darmaningtyas, adalah makin meningkatnya pengguna transportasi umum massal. Ia merujuk pada salah satunya data penumpang TransJakarta yang mengalami peningkatan sebesar 40 persen dan penumpang PPD mengalami peningkatan sebesar 29 persen.
"KCI [PT Kereta Commuter Indonesia] juga mengalami kenaikan 16 persen. Jadi semua menunjukkan kenaikan," kata Darmaningtyas.
Selain itu, pengelola transportasi seperti KCI dan Transjakarta menambah armada mereka untuk menunjang peningkatan peralihan warga ke angkutan umum. PT KCI telah menambah 20 rangkaian kereta untuk masyarakat demi mendukung peralihan ke transportasi umum. Ke depan pemerintah disebutnya juga akan menambah jumlah bus TransJakarta hingga total mencapai 2000 armada.
Jumlah koridor bus akan ditambah seiring ditambahnya koridor untuk trayek OK Otrip nantinya menjadi 20 trayek. Tujuannya agar masyarakat bisa menikmati kendaraan umum yang semakin murah dan mudah.
 Saat perluasan ganjil genap selama Asian Games, penumpang Transjakarta disebutkan mengalami peningkatan. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga) |
Soal pajak kendaraan dan Waktu Penerapan
Perluasan ganjil genap menjadi sorotan masyarakat karena beberapa hal. Di luar alasan armada atau jalur transportasi umum yang dirasa belum memadai oleh warga, tak sedikit warganet yang sempat mengeluhkan pembayaran pajak yang tak setimpal dengan waktu penggunaan mobil.
Menurut peraturan ganjil genap, mobil berplat hitam dengan nomor genap hanya boleh melintasi seluruh ruas jalan Ibukota pada tanggal genap saja. Begitu sebaliknya pada plat ganjil.
Selain itu, waktu penerapan juga sangat panjang sehingga pembatasan itu dirasa begitu mengekang masyarakat bahkan di akhir pekan atau libur. Tak sedikit pengguna mobil yang bersuara meminta pemerintah memotong setengah pajak kendaraan mereka karena penggunaan mobilnya sangat dibatasi.
Menanggapi hal tersebut, Djoko menilai pembayaran pajak tak ada sangkut pautnya dengan perluasan ganjil genap. Mobil sendiri merupakan barang mewah sehingga sudah jadi konsekuensi ketika harus diganjar dengan pajak dan tarif parkir tinggi.
"Di luar negeri yang warganya terbiasa gunakan transportasi umum, pajak mobil cukup tinggi, tarif parkir di pusat kota bisa 20-40 kali lipat dari tarif penggunaan angkutan umum. Jika warga yang keberatan membayar pajak silakan dijual saja mobilnya," kata Djoko.
 Pembayaran pajak kendaraan disebutkan tak ada sangkut pautnya dengan kebijakan perluasan ganjil genap di Jakarta. (CNN Indonesia/Kustin Ayuwuragil) |
Senada, Darmaningtyas menilai tak semua pengguna mobil di Indonesia membelinya untuk dikendarai. Menurut dia, mobil hanyalah menjadi simbol prestise sosial yang tak harus dipakai.
"Kalau bagian dari prestise kan memang tidak harus dipakai setiap saat. Orang korupsi itu kan yang dibeli pasti mobil sama rumah. Kalau prestise harga berapapun ya pasti akan dibeli, mobil bukan kebutuhan utama," kata dia.
Dalam Pergub 92/2018 disebutkan perpanjangan pelaksanaan sistem ganjil genap ini berlaku 06.00 hingga 21.00 WIB di sejumlah ruas jalan. Berbeda dengan aturan selama Asian Games, Pergub baru ini menyatakan bahwa sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.
Selain itu dalam lanjutan kebijakan aturan ganjil genap, dua ruas jalan yaitu Jalan Benyamin Sueb dan Metro Pondok Indah Mall tidak akan lagi terdampak. Wakil Kepala Dishub DKI Jakart Sigit Widjatmoko mengatakan keputusan tak menyertakan dua ruas jalan itu adalah hasil evaluasi selama gelaran Asian Games lalu.
"Ada pengurangan ruas jalan dibandingkan perluasan gage saat ini. Di Jalan Metro Pondok Indah tidak lagi dilakukan ganjil genap Jalan Benyamin Sueb hanya diberlakukan ganjil genap saat Asian Para Games (6 sd 16 Oktober 2018)," kata Sigit saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Jumat (31/8) soal penerapan terbaru perpanjangan kebijakan perluasan ganjil genap di Jakarta.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK