Tokoh #2019GantiPresiden Bikin Kontrak Politik untuk Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia -- Gerakan #2019GantiPresiden menyatakan tengah menyiapkan kontrak politik untuk ditawarkan kepada bakal pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Mardani Ali Sera, inisiator sekaligus deklarator #2019GantiPresiden mengatakan kontrak politik dibuat karena pihaknya belum memutuskan dukungan kepada Prabowo-Sandi.

"Tergantung sepakat atau tidak teman-teman di 'GantiPresiden' dan Pak Prabowo-Sandi mau tidak kontrak politik," kata Mardani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/9).

Lihat juga: NTT Larang Gerakan #2019GantiPresiden

Mardani menuturkan kontrak politik yang tengah dipersiapkan tidak jauh dari persoalan yang bersinggungan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, mulai dari sembako hingga pendidikan.

"Kami lagi buat. Contohnya emak-emak, kan, gampang. Pokoknya, kalau Pak Prabowo jadi harga telur Rp11 ribu. Gitu, loh, yang riil. Kalau Pak Prabowo jadi, listrik 2.000 (watt) ke bawah disubsidi. Kalau Pak Prabowo jadi, sekolah gratis sampai ke sepatu, tas, pakaiannya," kata Mardani.

Menurut Mardani, salah satu alasan #2019GantiPresiden belum mendukung Prabowo-Sandi karena massa terdiri dari pendukung berbagai tokoh seperti Ustaz Abdul Somad, Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli hingga Rizieq Shihab.

"Jadi belum solid. Kalau pendukung Habib Rizieq nunggu ijtima ulama kedua. Pendukung Pak Rizal sudah mulai ada tanda. Semuanya lagi on going proses," katanya.

Lihat juga: Survei: Mayoritas Responden Tolak Aksi #2019GantiPresiden

Namun, Mardani mengatakan hingga kini belum ada rencana untuk mengevaluasi nama tagar gerakan tersebut. "Kalau nama tagar mungkin agak susah dievaluasi, tetapi konten dan arahnya bisa kita diskusikan," kata Mardani.

Gerakan #2019GantiPresiden menggejala di media sosial. Belakangan gerakan ini aktif menggelar deklarasi di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, di sejumlah daerah gerakan ini juga mendapat penolakan.

Penolakan terbaru terjadi di Surabaya dan Riau, Pekanbaru. Di Surabaya, sekelompok massa menolak kehadiran Ahmad Dhani saat hendak menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden dua pekan lalu. Hal serupa dialami Neno Warisman yang ditolak memasuki Pekanbaru.

Lihat juga: Ruhut Sindir PKS: Ganti Presiden, Ganti Fahri Saja Tak Mampu

Presiden Joko Widodo menyatakan pencegahan atau pengadangan terhadap sejumlah aktivis gerakan #2019GantiPresiden yang terjadi di beberapa daerah merupakan kewenangan dari pihak yang berwajib yakni kepolisian.

"Saya kira proses pencegahan seperti itu, ya itu kan memang sudah jadi tugas aparat," kata Jokowi usai menghadiri pembekalan calon legislatif Partai NasDem di Jakarta, Sabtu (1/9) malam. (wis/gil)