Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo secara bertahap sejak November 2017 sampai Juli 2018. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Apa perintah-perintah dari tentunya bermula dari sebelum saya kenal Pak Kotjo, ya itu perintah dari Pak Setya Novanto," kata Eni usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya memng saya kenalnya dari mana lagi. Saya kan kenal Pak Kotjo dari Pak SN," ujarnya.
Eni menyebut hari ini dirinya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Kotjo. Ia mengaku dicecar soal pertemuan-pertemuan yang pernah dilakukan bersama Kotjo dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.
"Pendalaman-pendalaman dari semua pertemuan-pertemuan saya dengan Pak Kotjo dengan Pak Sofyan Basir," kata dia.
Namun, Eni enggan menjelaskan lebih lanjut saat dikonfirmasi apakah pertemuan mereka bertiga itu membicarakan proyek milik PT PLN senilai US$900 juta itu. Ia menyebut telah menyampaikan semua kepada penyidik KPK.
"Semua sudah saya sampaikan, nanti saya tidak mau sepotong-sepotong. Tapi semua pertanyaan mengenai pertemuan dan sebagainya, semua sudah saya jelaskan di hadapan penyidik," ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Sebelumnya, Eni mengakui sebagian uang yang ia terima sebesar Rp2 miliar dari Kotjo digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar. Namun, Eni tak menyebut secara pasti jumlah uang suap yang masuk ke kegiatan partai berlambang pohon beringin itu.
Eni juga mengaku hanya menjalankan tugas partai untuk mengawal proyek PLTU Riau-1.
Dalam kasus ini, Eni diduga bersama-sama Idrus menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap.
Uang itu adalah jatah Eni untuk memuluskan perusahaan Kotjo menggarap proyek senilai US$900juta. Namun, proyek tersebut dihentikan sementara setelah mencuatnya kasus dugaan suap ini. (wis/gil)
Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. (CNN Indonesia/Andry Novelino)