Pemprov DKI Tambah Jatah Anggaran Partai Politik Jadi Rp5,3 M

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemprov DKI Jakarta menaikkan anggaran bantuan untuk partai politik dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018.

Anggaran yang semula senilai Rp1,8 miliar, naik hampir tiga kali lipat menjadi Rp5,3 miliar dalam dokumen usulan APBD-P 2018.

Pada APBD 2018, Pemprov DKI memberi jatah untuk partai politik Rp410 per suara sah. Dengan kenaikan di APBD-P 2018, maka parpol dibayar Rp1.200 per suara.

Lihat juga: Hasto Sebut Saldo Rekening Gotong Royong PDIP Capai Rp22 M

Partai pemenang Pemilu 2014, PDIP, mendapat jatah Rp1,4 miliar karena mengantongi 1,2 juta suara di DPRD DKI Jakarta.

Lalu Gerindra mendapat Rp710,9 juta karena mengantongi 592 ribu suara sah. Golkar mengantongi Rp451,4 juta usai memperoleh 376,2 ribu suara.

Demokrat yang mendapat 360,9 ribu suara mendapat jatah Rp433,1 juta. PKS mengantongi Rp509,2 juta dari perolehan 424,4 ribi suara. Sementara PPP mendapat Rp542,7 juta dari 452,2 ribu suara.

Lihat juga: Utak-atik dan Politisasi Anggaran Daerah di Tahun Politik

PKB diguyur Rp312,1 juta karena mendapat 260,2 ribu suara. Hanura yang punya 357 ribu suara diberi jatah Rp428,4 juta.

Jatah untuk Nasdem mencapai Rp247,3 juta karena 206,1 ribu suara. Lalu, PAN yang hanya mendapat 172,7 ribu suara dikucuri Rp207,3 juta.

Usulan anggaran itu sudah diketok Komisi A DPRD DKI Jakarta.

"Sudah, sudah. Kita mengikuti PP yang baru. Jadi anggaran yang kemarin sudah, belum cair, makanya sekalian ditambahkan," kata Sekretaris Komisi A Syarief saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/9).

Peraturan Pemerintah yang dimaksud Syarief adalah PP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Aturan itu diteken Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2018.

Lihat juga: Djarot: Saya Tak Tahu Anggaran Kenaikan Dana Parpol

(pmg/kid)