Kubu Prabowo Bentuk Tim Khusus Cek 25 Juta Data Pemilih Ganda

Feri Agus, CNN Indonesia | Jumat, 07/09/2018 05:05 WIB
Kubu Prabowo Bentuk Tim Khusus Cek 25 Juta Data Pemilih Ganda Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan koalisi Prabowo-sandi telah membentuk gugus tugas untuk menyelidiki pemilih ganda yang disebut berjumlah 25 juta. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Pemenangan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membentuk tim khusus untuk mengecek dugaan 25 juta Daftar Pemilih Sementara (DPS) ganda yang mereka temukan. Tim khusus yang dibentuk itu berasal dari Partai Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, serta Berkarya.

"Jadi pertemuan hari ini lebih teknis, kami kan diberi waktu sepuluh hari oleh KPU untuk melakukan revalidasi data, dan ini tim teknis sudah bekerja," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di Rumah Daksa, Jakarta Selatan, Kamis (6/9).

Hadir dalam rapat teknis sore tadi di antaranya Ketua DPP Gerindra Ferry Juliantono, Ketua DPP PAN Yandri Susanto, serta perwakilan dari PKS, Demokrat, dan Berkarya.


Eddy menyebut setelah DPS ditetapkan KPU, pihaknya langsung bergerak cepat melakukan validasi ulang.

"Jadi kami sudah membentuk gugus tugas, yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan revalidasi atas data-data yang diberikan," ujarnya.

Tim khusus ini akan bekerja selama 10 hari sesuai batas waktu yang ditetapkan KPU untuk melakukan pengecekan ulang. 


Minta Ditjen Dukcapil Kemendagri Suplai Data Kependudukan

Eddy mengatakan pihaknya pun bakal meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri aktif membantu memberikan data kependudukan untuk kepentingan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

"Jadi mau tidak mau Dukcapil harus ikut terlibat secara pro-aktif di sini, sehingga data yang diberikan oleh Dukcapil kepada KPU daerah-daerah itu akurat," kata Eddy melanjutkan.

Menurut Eddy, persoalan 25 juta data pemilih ganda ini sangat krusial dalam pesta demokrasi lima tahunan tingkat nasional. Meskipun demikian, kata Eddy pihaknya tak ingin berspekulasi siapa yang salah atas temuan data pemilih ganda yang mencapai 25 juta itu.

"Kami tidak berani berspekulasi salahnya di mana sampai kami bisa menemukan atau mendapatkan konfirmasi data-data itu kesalahannya ada di mana," ujarnya.

Eddy mengatakan pihaknya sempat menemukan masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda, padahal saat ini telah menggunakan e-KTP. Menurutnya, terdapat seseorang yang namanya 11 kali muncul saat dilakukan pencarian.

"Kami menemukan satu kejadian, yang satu orang dia namanya ada sebelas kali muncul, tujuh kali di TPS yang sama, kemudian empat kali di tempat-tempat yang berbeda. Bahkan di kabupaten yang berbeda," kata dia.


Di sisi lain, Ketua DPP Gerindra Ferry Juliantono menyatakan bahwa salah satu pokok masalah mengenai temuan 25 juta pemilih ganda ini adalah dari data yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

"Sebenarnya kan pokok persoalannya ada di data-data yang dimunculkan dari Kemendagri yang ada di kabupaten/kota. Nah untuk itu kita harus koordinasikan dengan jajaran pengurus partai kita di tingkat kabupaten/kota," kata Ferry.

Oleh karena itu, kata Ferry pihaknya tengah mengecek ulang DPT yang telah ditetapkan KPU. Menurut Ferry, masing-masing partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi sepakat untuk mengecek sampai ke tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Kubu Prabowo Bentuk Tim Khusus Cek 25 Juta Data Pemilih Ganda
Peserta rapat mengabadikan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Nasional, Jakarta, Rabu, 5 September 2018. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)


KPU telah menetapkan DPT pada Pemilu 2019 sekitar 187 juta pemilih. Terkait data itu, Bawaslu menemukan 131.363 pemilih ganda yang tersebar di 76 kabupaten/kota. Sementara kubu Prabowo-Sandi menemukan sekitar 25 pemilih ganda.

Komisioner KPU Viryan Azis mengakui ada kemungkinan data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Namun menurutnya, jumlahnya tidak sampai 25 juta data pemilih ganda.

"Kalau kemudian sampai ganda 25 juta, Insyaallah tidak," ujar Viryan di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).

Viryan mengatakan angka yang diperoleh kubu Prabowo itu berdasarkan DPS yang diberikan KPU kepada partai politik dalam bentuk soft file sekitar pertengahan Juli 2018.

Dalam dokumen itu tercantum data setiap warga, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun dari 16 digit pada NIK, empat digit terakhir tidak disebutkan atau diganti tanda bintang.

Penghapusan empat angka terakhir pada NIK ini permintaan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) karena terkait dengan privasi warga negara. Kemudian, menurut Viryan, kubu Prabowo menganalisis data tersebut.

"Dengan 4 angka di belakang hilang, maka sejumlah NIK itu memang sama," kata Viryan.

(wis/wis)