PKS Soal Luhut: Stigmatisasi pada Pengkritik Sudah Tak Tepat

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin menilai saat ini sudah tidak relevan jika pemerintah memberikan stempel buruk kepada pihak yang berbeda pendapat, termasuk dalam hal kondisi rupiah.

Menurut Suhud, informasi mudah didapat dari manapun. Alahasil, sehingga wajar jika masyarakat mengetahui kondisi ekonomi sedang rapuh lalu mengkritik pemerintah.

"Di era keterbukaan seperti saat ini sudah tidak tepat pola stigmatisasi dilakukan terhadap pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah," ucap dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (7/9).

Lihat juga: Luhut: Politisasi Rupiah Lemah Bentuk Pengkhianatan

Hal tersebut dikatakan menanggapi pernyataan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut politisasi atas pelemahan rupiah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara.

Pemerintah, kata Suhud, sebaiknya bersikap jujur dalam menghadapi realitas pelemahan rupiah. Alangkah baiknya, kata dia, pemerintah menjelaskan secara terbuka dampak pelemahan mata uang itu.

"Sebaiknya pemerintah bekerja lebih keras untuk menstabilkan Rupiah agar tidak berdampak pada kehidupan rakyat kecil," imbuhnya.

Lihat juga: PAN Tuding Luhut Sesat Pikir soal Kritik Rupiah Pengkhianat

Terpisah, Sekretaris bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi DPP PKS Handi Risza Idris menyarankan pemerintah agar mengedepankan kebijakan yang berorientasi pengembangan ekspor. Pembangunan sektor industri dalam negeri harus dikedepankan.

Selain itu, produk yang dikembangkan juga mesti yang berorientasi pasar ekspor. Menurut Handi, hal itu perlu dilakukan sejak dini demi kuatnya fondasi ekonomi dalam negeri Indonesia.

"Sehingga diharapkan akan bisa mengurangi defisit perdagangan, bahkan juga akan memperkuat fundamental ekonomi nasional dimasa yang akan datang.

Lihat juga: Gerindra Minta Luhut Tak Sewot soal Kritik Rupiah Loyo

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut politisasi terhadap pelemahan rupiah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara. Luhut menilai isu lemahnya rupiah tidak patut dipolitisasi ketika pemerintah tengah berupaya mengatasinya.

"Kami sepakat, kita jangan memain-mainkan politik untuk currency ini karena dampaknya pada semua rakyat kecil. Jadi kalau semua itu orang melakukan [politisasi rupiah] itu, saya kira itu pengkhianatan pada negara," ujar Luhut dalam konferensi pers di Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) AIS ke-2 di Oriental Mandarin, Jakarta Pusat, Kamis (6/9). (arh/osc)