"Tidak ada sanksi (bagi Lukas Enembe)," kata ketua divisi Advokasi Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahean di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9).
Menurut dia, beberapa daerah memang diberikan dispensasi khusus terkait sikap politik dalam pilpres 2019. Itu karena besarnya keinginan kader setempat mendukung Jokowi-Ma'ruf.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan Partai Demokrat tidak ingin kadernya yang menjadi caleg tidak dipilih masyarakat lantaran berbeda pandangan. Oleh karena itu, dispensasi diberikan ke daerah tersebut.
"Kami tidak mau juga mengorbankan kader kami di sana yang nantinya jadi tidak dipilih rakyat pada saat pileg," kata dia.
"Secara umum dari 34 provinsi yang melakukan rakorda, ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Pak Prabowo," kata Ferdinand.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan pilihannya untuk tetap mendukung calon Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidak akan berubah.
"Jokowi itu harga mati 100 persen. Kami akan bungkus suara untuk Jokowi. Tidak ada yang lain untuk seluruh rakyat Papua," kata Lukas di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/9).
Pernyataan itu disampaikannya sebab pilihan pribadinya berbeda dengan keputusan Partai Demokrat yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (sur)