Sidang Gugatan Pasien Kanker BPJS pada Jokowi Kembali Digelar

Jakarta, CNN Indonesia -- Sidang lanjutan gugatan penderita kanker payudara HER 2 positif, Juniarti kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dan Dewan Pertimbangan Klinis kembali digelar hari ini.

Kuasa hukum Juniarti, Rusdianto Matulatuwa mengatakan sidang ini sempat tertunda selama lima minggu karena pihak tergugat, dalam hal ini Jokowi yang diwakili oleh Kejaksaan Agung belum bisa menunjukkan surat kuasa yang ditandatangani.

"Perwakilan pak presiden cuma bawa blanko surat kuasa kosong tanpa tandatangan beliau," terang Rusdianto kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/9).

Lihat juga: Penderita Kanker Payudara Gugat Jokowi dan BPJS Kesehatan

Rusdianto mengatakan selama lima minggu itu sidang lanjutan ini tertunda tiga kali. Dia pun menyatakan pihak tergugat yakni Jokowi seakan memperlamban proses sidang gugatan.

"Iya pihaknya selalu tidak hadir, agak diperlamban sama mereka," terang dia.

Gugatan dengan nomor perkara 532/Pdt.G.2018/PN.Jkt,. Sel, itu didaftarkan pada 27 Juli 2018. Gugatan yang dilayangkan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa atau Onrechtmatige Overheidsdaad.

Lihat juga: Penderita Kanker Payudara Juga Gugat Menkes Nila Moeloek

Sengketa bermula saat keluarnya Surat Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan R Maya Armiani Rusady, Nomor 2004/III.2/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

Surat itu berisi penghentian penjaminan terhadap obat Trastuzumab sejak 1 April 2018. Trastuzumab adalah obat sebagai obat terapi kanker HER2 Positif. 

Juniarti yang terdiagnosa kanker payudara pada 10 Mei 2018 lalu dan diresepkan Trastuzumab pada 24 Juni 2018 lalu tidak bisa mengakses trastuzumab karena dia menggunakan BPJS Kesehatan. Padahal obat ini masuk dalam jenis obat yang harus diresepkan dalam Formularium Nasional tahun 2018 untuk penderita kanker HER2 positif.

Di Indonesia, Trastuzumab awalnya masuk daftar obat yang dijamin BPJS Kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Formularium Nasional 2018 yang ditetapkan pada 28 Desember 2017. Namun terhitung sejak 1 April 2018, obat ini didepak dari daftar yang dijamin BPJS Kesehatan.

Lihat juga: Penggugat BPJS Kesehatan: Kami Bukan Kelinci Percobaan

Menurut Nopi Hidayat, Kepala Humas BPJS Kesehatan, keputusan ini sesuai dengan keputusan Dewan Pertimbangan Klinis bahwa Trastuzumab tidak memiliki dasar indikasi medis untuk digunakan pasien kanker payudara metastatik walaupun dengan restriksi.

Selain itu, obat ini harganya mahal. Di pasaran harganya mencapai Rp25 juta. Sementara seorang penderita kanker HER2 positif minimal harus menjalani 8 sesi dari 16 sesi pengobatan dengan Trastuzumab. (sah/wis)