Isu Kesejahteraan Alasan Nama Koalisi Adil Makmur Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyebut pemilihan nama Koalisi Adil Makmur sebagai barisan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berdasarkan permasalahan utama di masyarakat, yakni kesejahteraan.

"Jadi itu hasil pembahasan di tingkat sekjen. Tapi filosofinya adalah kita melihat sekarang ini persoalan utama kita adalah persoalan masalah kesejahteraan gitu dan karena itu kita mengambil nama koalisinya seperti itu. Indonesia adil makmur," kata Sohibul ditemui di kediaman Prabowo, Kertanegara IV, Jakarta, Selasa (18/9) malam.

Lihat juga: Koalisi Prabowo-Sandi Gunakan Nama 'Adil Makmur'

Ditambahkannya, pemilihan nama itu juga merupakan hasil pantauan ke daerah-daerah.

"Ini hasil pantauan di masyarakat, kan memang ingin menciptakan Indonesia yang adil makmur," imbuh Iman.

Meski telah memutuskan nama resmi kaolisi, ia mengaku pihaknya belum bisa mengumumkan keseluruhan anggota tim kampanye. Sebab, kata dia, masih ada beberapa hal yang perlu dibahas.

Politikus yang disebut akan jadi Ketua timses Prabowo-Sandi, Djoko Santoso. (CNN Indonesia)

"Belum, nanti, kan masih ada yang mau dibahas," katanya.

Di tempat yang sama, mantan Panglima TNI Djoko Santoso yang juga digadang-gadang akan menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut sedikitnya ada 1000 anggota yang tergabung dalam TKN.

Djoko juga menyebut, struktur TKN itu telah selesai, hanya saja masih harus menunggu masukan dari semua partai koalisi yakni PAN, PKS, Demokrat, Gerindra dan Partai Berkarya.

Lihat juga: Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Diisi 92 Nama

"Jumlah [anggota] seribu lah kira-kira. Sewu lah sewu," kata Djoko

Tak hanya soal anggota, Djoko juga mengklaim pihaknya telah memutuskan nama wakil Ketua TKN yang akan mendampinginya mengemban amanah memimpin tim pemenangan. Hanya saja nama wakil dan struktur itu belum bisa ditanda tangani Prabowo-Sandi karena masih menunggu masukan semua Partai.

"Sudah [final nama wakil ketua], tapi nanti saja. Belum ditandatangan karena menunggu kalau ada perbaikan," katanya.

(tst/arh)