MUI Minta Pemerintah Segera Cari Vaksin MR Halal

Banda Aceh, CNN Indonesia -- Perdebatan soal halal vaksin Measles Rubella (MR) membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah dan peneliti farmasi secepatnya membuat vaksin pengganti yang halal. Sebab sampai saat ini masih terjadi penolakan dari sejumlah perwakilan MUI daerah dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

"Makanya pihak pemerintah kita, farmasi kita, agar secepatnya dibuat vaksin [MR] halal," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin saat ditemui di Universitas Syah Kuala, Aceh, Rabu (19/9).

MUI Pusat telah menerbitkan fatwa membolehkan imunisasi dengan vaksin MR meski terdapat kandungan enzim babi. Fatwa itu diberikan karena alasan darurat lantaran belum ada vaksin pengganti yang halal untuk imunisasi MR.

Ma'ruf menyatakan imunisasi pada anak wajib dilaksanakan oleh seluruh orang tua. Sebab, imunisasi sangat penting diberikan untuk meminimalisir bahaya penyakit pada anak.

Lihat juga: MUI Sebut Kemenkes Terlambat Minta Fatwa Vaksin MR

Ma'ruf juga mengatakan proses imunisasi telah tertuang dalam fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi.

"Kita MUI sudah memutuskan, imunisasi itu wajib hukumnya, bukan boleh, karena apa? Karena bahaya, kalau enggak diimunisasi bahaya," kata dia.

Meski begitu, Ma'ruf mengatakan MUI telah bersepakat untuk memberikan fatwa boleh diberikan karena melihat kondisi yang darurat karena keganasan penyakit tersebut.

"Jadi karena vaksinnya yang ada sekarang memang belum halal, karena dibutuhkan, MUI memperbolehkan vaksin MR," kata dia.

Meski begitu, Ma'ruf menyatakan Kementerian Kesehatan terlambat meminta fatwa terkait imunisasi vaksin Measles Rubella (MR). Padahal proses imunisasi sudah dimulai sejak 2017, tetapi fatwa MUI yang membolehkan imunisasi vaksin itu baru terbit pada 2018.

Ma'ruf mengaku prihatin dengan capaian imunisasi vaksin MR yang saat ini baru sekitar 40 persen. Menurutnya, perlu peran dari semua pihak untuk membantu melancarkan proses imunisasi vaksin itu.

Ma'ruf mengatakan, MUI sebenarnya telah menerbitkan fatwa tentang pemberian imunisasi pada 2016. Namun, fatwa itu tak menjelaskan secara spesifik terkait pemberian vaksin hingga akhirnya muncul polemik soal kehalalan vaksin MR.

Lihat juga: Vaksin Rubella Masih Jadi Polemik di Aceh

"Harus ada upaya maksimal, apalagi kita sudah keluarkan dua fatwa untuk sukseskan imunisasi rubella," ujarnya. (ayp/rzr)