Hasto: Laporan Dana Kampanye Bukan Simbolisasi Nomor Urut

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris TKN Joko Widodo-Maruf Amin, Hasto Kristiyanto, menyatakan Laporan Awal Dana Kampanye (LDAK) dalam Pemilu 2019 di KPU harus menggambarkan komitmen untuk dimintai tanggung jawab alias akuntabilitas, bukan sekedar mencocokkan dengan nomor urut.

Hal itu merespon LADK pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang dalam LADK-nya hanya berjumlah Rp2 miliar.

"Kami sangat menyayangkan kalau ada yang melaporkan dana kampanye hanya sekedar untuk memenuhi tanggungjawab tanpa disertai komitmen akuntabilitas," ujar Hasto di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (24/9).

Lihat juga: PSI Sindir Isu Kemiskinan Prabowo-Sandi yang 'Tajir Melintir'

"Ada yang menggunakan dana kampanye hanya untuk mengaitkan karena nomornya 4 misalnya, nomor 2, atau nomor 3, lalu dana yang dilaporkan adalah simbolisasi itu. Padahal bukan," cetus dia.

Lebih lanjut, Hasto mengklaim komitmen akuntabilitas sudah dibuktikan oleh pasangan Jokowi-Maruf lewat LADK. Jokowi-Maruf, kata dia, terbuka menyebut LADK mencapai Rp11,9 miliar. Jumlah tersebut, kata Hasto, berasal dari sumbangan perseorangan, korporasi, dan parpol.

"Dengan demikian mari kita wujudkan pemilu yang menampilkan betul-betul keadaban publik, rasionalitas, dan tanggungjawab dari seluruh paslon untuk Indonesia kita," ujar Hasto, yang juga Sekjen PDIP itu.

Capres Prabowo Subianto menunjukan gestur dua jari, yang merupakan simbol nomor urutnya di Pemilu 2019, di gedung KPU, Jakarta, Jumat (21/9). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/kye/18)

Jumlah Rp11,9 miliar itu, lanjutnya, diperuntukkan bagi pembiayaan berbagai program; program pencitraan, komunikasi politik, hingga deklarasi dukungan.

"Rp11,9 miliar itu dana supporting untuk operasional dan sebagainya, logistik, menaikkan survei. Kira-kira persepsi rakyat terhadap Jokowi-Maruf ditinjau dari logistik itu mana yang mereka sukai. Komunikasi politik juga diperlukan dan untuk beberapa deklarasi," papar dia.

Meski demikian, Hasto juga mengklaim penggunaan dana kampanye akan menyesuaikan kebutuhan dan keinginan Jokowi-Maruf. Hasto mencontohkan Jokowi tidak ingin menggunakan dana kampanye untuk memasang baliho. Sebab, Jokowi lebih ingin blusukan.

Lihat juga: Fadli Zon ke PSI: Yang Jelas Dana Kampanye Bukan dari Sawit

Lebih dari itu, Hasto menegaskan pihaknya akan mengembalikan dana kampanye ke negara jika proses penerimaan dana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, seperti disertai NPWP dan identitas.

(panji/arh)