"FDG ini memberikan masukan kepada tim visi-misi Jokowi terhadap agenda-agenda prioritas di bidang kelautan tersebut," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (27/9).
Hasto menuturkan salah satu hal yang menjadi masukan PDIP bagi visi menjadi Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah menjadikan nelayan sebagai pilar utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri menambahkan pihaknya bakal menginventarisasi sejumlah masukan terkait visi-misi Jokowi-Maruf di bidang kemaritiman hingga Maret 2019.
"Lalu memikirkan mata pencaharian nelayan ketika masa paceklik ikan, mengusahakan rumah dan perumahan berkualitas yang murah, dan memberikan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas nelayan," ujar Rokhmin.
Kedua, revitalisasi usaha perikanan budidaya demi meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan. Hal itu, kata dia, disertai pembentukan manajemen rantai pasok terpadu.
Ketiga, melakukan ekstensifikasi usaha perikanan budidaya di kawasan perairan baru. Keempat, mengembangkan usaha perikanan budidaya dengan spesies-spesies baru yang secara ekonomi diterima pasar dunia.
"Kelima, mengembangkan usaha menjual sarana produksi perikanan diserta pengembangan basis-basis pengolahan produknya," ujarnya.
"Ketujuh, mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan modern, seperti tempura, surimi based product, pengalengan, dan lain-lain," ujarnya.
Selain mengubah nilai tambah, Rohmin menyebut generasi milenial harus dilatih menjadi pemandu wisata bahari untuk menunjang visi kemaritiman.
Tak hanya itu, ia menilai pembangunan dan pengoperasian home stay yang bersih hingga aman juga menjadi bagian untuk menunjang program tersebut.
"Kesepuluh, revitalisasi pelayaran rakyat supaya lebih kompetitif di era industri 4.0," ujar Rokmin.
Terakhir, Rokhmin mengatakan poros maritim bisa tercapai jika ada pengembangan usaha transportasi laur.
Dengan melaksanakan sejumlah hal tersebut, ia meyakini Indonesia bisa menjadi negara maritim yang besar dan berdaulat pada tahun 2030. (panji/osc)