Kubu Prabowo Ragukan Netralitas Menteri di Timses Jokowi
Tim | CNN Indonesia
Jumat, 28 Sep 2018 21:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meragukan netralitas menteri maupun kepala lembaga negara yang masuk ke dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani menilai seharusnya menteri yang merupakan pembantu presiden, membantu menjalankan program pemerintah dan bukan dibebankan dalam tugas politik. Dia khawatir mereka akan bias dalam menjalankan tugas kementerian dan kampanye politik.
"Kalau menteri itu kemudian menjadi timses pemenangan dalam satu kontenstasi presiden seperti yang sekarang ini terjadi dalam tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf, saya kira tugas kementerian itu akan terganggu dan akan bias dalam kepentingan politik, dan itu sesuatu yang pasti," kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (28/9).
Muzani khawatir, tugas kementerian yang menterinya masuk ke timses justru akan berupaya memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini kemudian mencontohkan seorang bupati di wilayah Sumatera Barat yang membagikan dana desa dengan mengatasnamakan Jokowi. Padahal dana desa berasal dari APBN.
"Apa artinya? Dia sedang menggunakan power-nya, kekuasaannya untuk memenangkan Pak Jokowi," kata Muzani.
"Dan itu apakah mungkin di lapangan? Mungkin sekali. Bagi-bagi sertifikat bagi-bagi sosial dana rehabilitasi, mungkin sekali. Karena itu saja kami meragukan netralitas seorang menteri (menjadi timses)," lanjutnya.
Meski tidak ada aturan yang melarang, Muzani menilai secara etika, seorang menteri tidak pantas masuk menjadi anggota tim sukses salah satu pasangan calon.
Di Gerindra maupun di tim Prabowo-Sandi, kata dia, melarang kepala daerah masuk ke dalam timses. Salah satu contohnya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak masuk struktur tim pemenangan.
Sebab, Gerindra lanjutnya memiliki pengalaman ketika kepala daerah ikut berkampanye, yaitu Sandiaga Uno yang mengampanyekan Sudirman Said. Keikutsertaan Sandi saat itu dinilai tidak membawa dampak yang baik.
"Justru karena pengalaman itu kami tidak mau. Pak Sandi kan sempet cuti. Karena pengalaman itu, tidak boleh dalam Pilpres, karena kami tahu akan makan waktu, tenaga, pikiran dan mungkin biaya bagi yang bersangkutan jadi bias nanti tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya," kata dia.
Berdasarkan data dari dokumen yang diunggah KPU, sejumlah menteri dan kepala lembaga yang tengah menjabat di kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terdaftar sebagai bagian dari pelaksana kampanye tingkat nasional Jokowi-Maruf di Pilpres 2019.
Menteri yang terdaftar dalam dokumen tersebut, yakni Menkopolhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjanjo Kumolo, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, dan Menhub Budi Karya Sumadi.
Selanjutnya, Menaker Muhammad Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri ATR Sofyan A. Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya, MenPAN Syafruddin, Menteri PU Basuki Hadimuljono, dan Menperin Airlangga Hartarto.
Sementara kepala badan yang menjadi bagian dari pelaksana kampanye Jokowi-Maruf, yakni Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. (swo/osc)
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani menilai seharusnya menteri yang merupakan pembantu presiden, membantu menjalankan program pemerintah dan bukan dibebankan dalam tugas politik. Dia khawatir mereka akan bias dalam menjalankan tugas kementerian dan kampanye politik.
"Kalau menteri itu kemudian menjadi timses pemenangan dalam satu kontenstasi presiden seperti yang sekarang ini terjadi dalam tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf, saya kira tugas kementerian itu akan terganggu dan akan bias dalam kepentingan politik, dan itu sesuatu yang pasti," kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (28/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan itu apakah mungkin di lapangan? Mungkin sekali. Bagi-bagi sertifikat bagi-bagi sosial dana rehabilitasi, mungkin sekali. Karena itu saja kami meragukan netralitas seorang menteri (menjadi timses)," lanjutnya.
Meski tidak ada aturan yang melarang, Muzani menilai secara etika, seorang menteri tidak pantas masuk menjadi anggota tim sukses salah satu pasangan calon.
Di Gerindra maupun di tim Prabowo-Sandi, kata dia, melarang kepala daerah masuk ke dalam timses. Salah satu contohnya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak masuk struktur tim pemenangan.
"Justru karena pengalaman itu kami tidak mau. Pak Sandi kan sempet cuti. Karena pengalaman itu, tidak boleh dalam Pilpres, karena kami tahu akan makan waktu, tenaga, pikiran dan mungkin biaya bagi yang bersangkutan jadi bias nanti tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya," kata dia.
Berdasarkan data dari dokumen yang diunggah KPU, sejumlah menteri dan kepala lembaga yang tengah menjabat di kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terdaftar sebagai bagian dari pelaksana kampanye tingkat nasional Jokowi-Maruf di Pilpres 2019.
Menteri yang terdaftar dalam dokumen tersebut, yakni Menkopolhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjanjo Kumolo, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, dan Menhub Budi Karya Sumadi.
Selanjutnya, Menaker Muhammad Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri ATR Sofyan A. Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya, MenPAN Syafruddin, Menteri PU Basuki Hadimuljono, dan Menperin Airlangga Hartarto.
Sementara kepala badan yang menjadi bagian dari pelaksana kampanye Jokowi-Maruf, yakni Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. (swo/osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK