Doa Menag di Lubang Buaya: Semoga Tak Tersandera Masa Lalu

Jakarta, CNN Indonesia -- Saat memimpin sesi doa dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila, di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Senin (1/10), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memohon agar Indonesia tak tersandera dengan sejarah kelam masa lalu.

"Ya Allah, curahkanlah petunjuk-Mu agar kami tak tersandera sejarah kelam di masa lalu, agar kami membangun masa depan untuk bersatu," ucap dia, Senin (1/10).

Doa Lukman juga menyinggung soal kemajemukan bangsa sebagai bekal merawat persaudaraan. Tak ketinggalan ia mengajak peserta upacara agar memohon kearifan dan keberagaman.

Lihat juga: Tolak Kompromi Wiranto, Komnas HAM Minta Kasus Diproses Hukum

"Kemajemukan yang membuat kami bersinergi mewujudkan keadilan sosial yang mensejahterakan," imbuhnya.

Dalam doa yang ia panjatkan, Lukman menilai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum meneguhkan komitmen persatuan bangsa Indonesia. Di samping itu ia juga meminta semua pihak berterima kasih kepada pahlawan yang mewujudkan hal itu.

Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober sukses dilaksakanakan pada Senin pagi tadi. Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla turut hadir dalam peringatan tersebut. Selain pimpinan lembaga negara, tak begitu banyak tokoh yang hadir di peringatan tadi.

Lihat juga: Pemuda Muhammadiyah Ingatkan Utang Janji Jokowi Soal HAM

Dalam upacara itu, naskah Pancasila dibacakan Ketua MPR Zulkilfi Hasan. Sementara, naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dibacakan Ketua DPD Oesman Sapta Odang alias OSO.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo membacakan dan menandatangani naskah Ikrar. Rangkaian upacara ditutup dengan doa yang dibacakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Seperti tahun lalu, Presiden dan Wapres biasanya beramah-tamah dengan keluarga pahlawan revolusi di sana yang diiringi persembahan lagu-lagu perjuangan.

Lihat juga: Bandingkan Fakta, TNI Didesak Buka Arsip '65

Sebelumnya, pemerintah berulangkali menyatakan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM seputar peristiwa G30S/PKI atau tragedi 1965 sebaiknya tak didorong lewat jalur hukum.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan penyelesaian tragedi 1965 lewat jalur yudisial akan memunculkan klaim salah-benar dari sejumlah pihak. Baginya, penyelesaian lewat jalur non-yudisial tengah diupayakan.

"Secara non-yudisial dari komponen masyarakat [penyelesaian] itu sudah terjadi, lalu apa yang diributkan?" tuturnya. "Kalau menyalahkan terus habis sudah energi kita untuk ini. Presiden tadi mengatakan, 'sudahlah itu masa kelam bangsa sebagai pembelajaran'," imbuhnya.

(bin/arh)