DPR Kritik Pemerintah Buka Bantuan Asing untuk Gempa Palu

Tim, CNN Indonesia | Senin, 01/10/2018 18:28 WIB
DPR Kritik Pemerintah Buka Bantuan Asing untuk Gempa Palu Korban bencana gempa Palu dimakamkan secara massal. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menyesalkan Presiden Joko Widodo tidak menetapkan status bencana nasional terhadap peristiwa gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Padahal, pihak Istana sudah menyatakan menerima bantuan internasional.

Menurut dia, penetepan status tersebut harus dilakukan jika pemerintah hendak meminta bantuan internasional. "Agak aneh dana asing dibuka tetapi tidak ada pernyataan bencana nasional," ujar Sodik di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/10).
Sodik menduga tidak adanya penetapan status bencana nasional di Sulteng seperti halnya di Lombok, NTB, karena pemerintah khawatir hal tersebut akan mempengaruhi kunjungan wisatawan manca negara ke Indonesia. "Sejak bencana di Lombok kami mendorong menjadi bencana nasional. Ada argumen yang lemah, takut nanti wisata," ujarnya.

Politisi Gerindra ini menilai menurunnya kunjungan wisata tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menetapkan status bencana nasional di Sulteng. Sebab, ia mencontohkan, Bali tetap dikunjungi wisman meski pemerintah pernah menetapkan status siaga saat peristiwa bom. "Jadi tidak masuk akal ketika menetapkan bencana nasional akibat kekhawatiran turis-turis," ujar Sodik.

Selain status, Sodik juga mendesak Jokowi segera menerbitkan Instruksi Presiden untuk mempercepat proses penanggulangan bencana di Sulteng. Ia khawatir Jokowi terlambat mengeluarkan Inpres saat menanggulangi bencana gempa di Lombok. "Dari kasus Lombok dan Palu harusnya sudah ada Inpres ya. Lombok terlambat, jangan mengulangi keterlambatan," kata dia.


Prihatin anggaran BNPB

Sodik mengaku pihaknya prihatin dengan anggaran yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menyebut 80 persen anggaran BNPB hanya untuk tanggap darurat. "Sementara untuk mitigasi, kewaspadaan itu anggarannya sangat kecil," ujar Sodik.

Kecilnya anggaran mitigasi, kata Sodik, berdampak pada timbulnya kepanikan pemerintah dalam menangani bencana dan mengganggu koordinasi dengan pihak terkait.

Sodik membeberkan data yang ada saat ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memiliki kesiapan menghadapi bencana. Salah satu penyebabnya yakni karena kurangnya mitigasi baik di tingkat relawan hingga pejabat pemerintah.

"Indeks kesiapan orang Jepang itu 0,9, sembilan orang Jepang siap menghadapi bencana. Kita (Indonesia) 0,1, menurut referensi begitu tidak siap," ujarnya.

Selain minimnya mitigasi, Sodik melihat pemerintah belum mengoptimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. Dia mengatakan hal itu terbukti dari belum diperbaharuinya peta bencana hingga rusaknya alat pendeteksi dini tsunami di berbagai wilayah. "Komisi VIII juga meminta pemerintah membangun budaya peduli bencana jangan hanya pada saat darurat bencana saja," ujar Sodik.

(jps/dea)