Daftar yang Dibutuhkan Pemerintah untuk Bantuan Internasional

Tim, CNN Indonesia | Senin, 01/10/2018 19:20 WIB
Daftar yang Dibutuhkan Pemerintah untuk Bantuan Internasional Menkopolhukam Wiranto menyampaikan perkembangan terakhir terkait bencana gempa dan tsunami di Palu, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia telah membuka pintu bagi bantuan internasional masuk ke daerah terdampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Menkopolhukam Wiranto menerangkan bantuan dari internasional, terutama negara sahabat itu adalah buah dari solidaritas dan untuk meringankan rakyat terdampak bencana di Sulteng.

"Tentu bantuan-bantuan itu kita arahkan supaya tepat; barang, kebutuhann, dan waktu," ujar Wiranto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (1/10) petang.



Ia menegaskan catatan yang diberikan pemerintah kepada dunia atas bantuan internasional yang akan diterima.

"Di sini saya mencatat yang bisa kita terima. Pertama adalah berupa alat angkut udara. Kita tahu bahwa saat ini PLN mati, kemudian BBM langka, komunikasi seluler mati, kemudian beberapa jalan darat terputus. Sehingga efektif [pengiriman bantuan] dari udara," tuturnya.

Soal angkutan udara, Wiranto menerangkan yang bisa mendarat di bandara di Palu adalah pesawat jenis Hercules C130. Itu, sambungnya, terjadi karena hanya pesawat angkut jenis itu yang bisa mendarat di kondisi landasan pascagempa.

"Lalu kita butuh tenda-tenda, water treatment. Sumber-sumber air bersih enggak banyak, sumur pompa membutuhkan listrik. Listrik sangat rendah sekarang, juga diminta bantuan genset-genset," sambung mantan Panglima ABRI (sekarang TNI tersebut).

Lebih lanjut, Wiranto menyatakan bantuan lain yang bisa diterima adalah bantuan medis seperti fasilitas rumah sakit lapangan dan tenaga kesehatan, juga alat pengasapan untuk menetralisasi risiko penyakit dari jenazah yang telat dikubur.

Rencana bantuan internasional itu pun, sambungnya, sedang dikoordinasikan oleh Kemenlu dengan perwakilan negara-negara sahabat dan lembaga donor.

"Hasilnya bisa ditunggu malam ini," janji dia.

Apa yang diutarakan Wiranto itu senada dengan yang sebelumnya dinyatakan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita soal bantuan internasional. Agus mengatakan bantuan internasional yang akan diterima untuk gempa dan tsunami di Palu-Donggala, Sulawesi Tengah kemungkinan hanya berupa barang.

Hal ini disebabkan pemerintah belum menetapkan status bencana nasional di sana.

"Terkait dengan itu (bantuan asing), jadi kemungkinan-kemungkinan itu hanya barang ya, jadi tidak mereka masuk ke Indonesia apalagi ke lokasi," kata Agus di kompleks parlemen, Jakarta.

"Jadi kemungkinan besar kita terima dan nanti kita sendiri yang akan mendistribusikan bantuan-bantuan itu," lanjutnya.

Catatan Indonesia atas Bantuan Internasional ke Sulteng Perumnas Balaroa amblas pasca-rangkaian gempa di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)


Lebih lanjut, Agus menyatakan bantuan dari negara-negara sahabat akan dikoordinasi di Kemenpolhukam, termasuk soal mekanismenya.

"Karena ada kan ada mekanisme betul-betul harus disiapkan, dan karena [antisipasi] orang luar negeri masuk ke Indonesia," kata Agus.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan beberapa pertimbangan yang menurutnya menjadi alasan Presiden Joko Widodo menerima bantuan internasional untuk korban gempa Palu, Donggala, dan sekitarnya.

"Presiden mendeklarasikan itu berdasarkan kajian kondisi Terdampak dan kebutuhan yang ada di lapangan. Laporan tadi bisa berasal dari kepala BNPB, panglima TNI, Kapolri, dan menteri-menteri terkait dari hasil laporan apalagi pak presiden juga bekunjung ke lokasi," papar Sutopo dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur.

Gempa Palu dinilai pemerintah memiliki dampak lebih besar ketimbang Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang terjadi pada akhir Juli lalu. Atas dasar itulah, sambungnya, Presiden Jokowi mungkin menilai perlu menerima bantuan luar negeri.

"Jadi pertama gempa lebih besar yang terjadi Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian juga terjadi tsunami, jumlah korban lebih besar, kemudian juga kerugian dan kerusakan, tingkat kesulitannya juga lebih besar. Kemudian juga menyampaikan ingin membantu ya kita terima,"ujar Sutopo.

Menurut Sutopo deklarasi menerima bantuan berbeda dengan permintaan bantuan. Saat gempa Aceh, Indonesia memang meminta bantuan kepada dunia internasional, bantuan apapun masuk ke dalam negeri.

Namun kali ini, Sutopo menyebut pemerintah sangat selektif dalam menerima bantuan luar negeri baik wujud bantuannya maupun negara pengirimnya. Hanya bantuan dari negara yang dianggap memiliki kapasitas yang diterima bantuannya.

BNPB mencatat Indonesia akan menerima bantuan dari 10 negara termasuk Australia, Amerika Serikat, Maroko, Korea Selatan, Uni Eropa, China, Singapura, Turki, Filipina, dan Swiss.

(rzr/kid)