Wiranto: Bencana Nasional Ditetapkan Jika Pemda Lumpuh Total

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tak perlu meningkatkan status penanganan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah sebagai bencana nasional."Tidak [perlu], tidak ada, siapa yang nyuruh?" kata Wiranto saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/10).

Mantan Panglima ABRI itu menegaskan bahwa kinerja pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah, Pemkot Palu dan Pemkab Donggala masih berjalan dengan baik. 

Ia mengatakan status sebagai bencana nasional akan dikeluarkan oleh pemerintah jika kondisi pemerintah daerah mengalami kelumpuhan total seperti bencana tsunami Aceh di tahun 2004 lalu.

"Kan daerah masih berfungsi, bencana nasional dinyatakan jika daerah enggak berfungsi total, seperti di Aceh dulu," kata dia.

Lihat juga: Mulai Malam Ini, 36 Ribu Nasi Bungkus Akan Dibagi di Palu

Wiranto mengatakan bahwa kepala daerah dan staf pemerintahan di tiga wilayah tersebut masih bekerja dan beroperasi seperti biasa.

Ia menyatakan para aparatur pemerintah daerah itu hanya memgalami guncangan (shock) sementara akibat bencana tersebut.

"Ini daerah gubernur masih sehat, kantor masih ada, staf masih ada, hanya shok sebentar," kata dia.

Lihat juga: Andi Arief Kritik Puan, PDIP Sebut Gempa Palu Urusan Wiranto

Selain itu, Wiranto juga menyebut penanganan bencana di Sulawesi Tengah masih menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah setempat.

Ia mengatakan pemerintah pusat hanya menjadi pendamping dan mendukung kerja-kerja pemulihan bencana di daerah tersebut.

"Penanganan tetap didaerah, pemerintah pusat sebagai pendamping, seperti di Lombok dulu," ungkapnya.

Lihat juga: Daftar yang Dibutuhkan Pemerintah untuk Bantuan Internasional

(rzr/dal)