Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Kalimantan Timur
Isran Noor menyatakan tak bakal ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon dalam
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal itu, kata Isran, atas instruksi calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada mereka.
"Kami tak mendukung siapa karena itu pesan Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk fokus janji pada masyarakat," kata Isran di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (1/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isran bersama Hadi Mulyadi, wakilnya, merupakan pasangan kepala daerah yang diusung Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Mereka dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (1/10).
Ia menyatakan sikap itu diambil karena menyadari jabatannya saat ini karena dukungan masyarakat sehingga pilihan suara dalam Pilpres juga diserahkan kepada masyarakat.
"Dukung mendukung kami tidak bicara ke sana. Kami sudah selesai, kami didukung masyarakat Nantinya diserahkan kepada masyarakat menerapkan pilihannya di Pilpres," tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah kepala daerah menyatakan dukungannya kepada calon presiden Jokowi. Seperti Gubernur Papua Lukas Enembe serta Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalillah. Mereka merupakan kader Demokrat.
Lukas saat ini masih menjabat di Demokrat tetapi Sitti telah mengundurkan diri setelah mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, sebelumnya juga menyebut Prabowo Subianto sangat memahami sikap Partai Demokrat yang sejumlah kadernya malah mendukung pasangan bakal capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Menurut dia, Prabowo tidak ada keinginan untuk memaksa pilihan politik seseorang, bahkan pilihan politik kader partainya sendiri.
"Beliau memahami itu sebagai sebuah keadaan demokrasi, Pak Prabowo juga sama sekali tidak memaksa Gubernur atau kepala daerah dari Gerindra yang kita usung harus menentukan pilihan politiknya," kata Muzani.
Muzani menyebut dalam pengusungan Presiden dan Wakil Presiden, Gerindra akan fokus bekerja tanpa meminta bantuan kepala daerah atau pihak-pihak yang sedang bekerja sebagai pelayan negara.
Menurut Muzani, pelibatan gubernur yang baru saja menjabat tidak pas. Hal ini karena para kepala daerah itu harus memiliki PR tersendiri, yaitu bagaimana mengupayakan perbaikan di wilayah mereka masing-masing.
(chri/ugo)