Mendikbud Perjuangkan Guru Honorer di Atas Usia 35 Jadi CPPPK

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 03/10/2018 07:12 WIB
Mendikbud Perjuangkan Guru Honorer di Atas Usia 35 Jadi CPPPK Guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di Kantor BKD Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (17/9). (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa guru honorer yang saat ini tidak bisa mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena persyaratan usia akan diberi kesempatan untuk mengikuti tes Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).

Selain itu, guru honorer yang tidak lulus CPNS pun juga bisa mengikuti CPPPK.

"Yang memenuhi syarat dipertahankan [sebagai guru honorer]. Memenuhi atau tidak, itu nanti dites. Itu yang jadi parameternya baik di CPNS maupun CPPPK," kata Muhadjir, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (2/10).


Saat ini, kata dia, Indonesia memiliki 736 ribu guru honorer. Sementara, tahun ini pemerintah hanya akan menerima 112 ribuan guru melalui CPNS. Sementara, hanya 80 ribuan guru honorer K-II yang memenuhi syarat untuk mengikuti CPNS.

Sisanya terhambat oleh usia maupun pendidikan yang disyaratkan dalam UU ASN yakni 35 tahun. Oleh karena itu, Muhadjir menyatakan pemerintah akan memperjuangkan nasib para guru honorer tersebut dengan CPPPK.

Muhadjir mengaku PPPK tak mendapat uang pensiun. Namun, katanya, PPPK akan dikelola gajinya agar mendapat jaminan hari tua. Pihaknya dan BKN akan berkerjasama dengan yayasan dana pensiun untuk menanganinya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada acara Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Rabu (18/7).Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, Rabu (18/7). (Humas Forum Merdeka Barat 9)
"Untuk menyiasati CPPPK yang tidak ada dana pensiunan itu nanti bekerja sama dengan yayasan dana pensiun dengan cara menabung gaji bulanan jadi ketika pensiun dia mendapatkan tabungan," kata dia.

Sementara ini, penggodokan CPPPK disebutnya sudah selesai di Kemendikbud dan tinggal menunggu di Kemenkeu.

"Di Mendikbud sudah tuntas tinggal di Kemenkeu. Jadi [CPPPK dilaksanakan] setelah CPNS," kata dia.

Muhadjir mengatakan kepastian status bagi guru tak hanya penting untuk kesejahteraan dan karier guru itu sendiri. Dia mengatakan guru berhak mendapatkan kepercayaan diri agar memiliki harga diri saat bertemu peserta didiknya sebagai pegawai.

"Guru honorer itu bukan hanya soal PNS atau bukan tetapi juga soal dignity. Makanya kita angkat 112 ribu guru. Saya kira ini yang pertama kalau paling banyak," kata dia.

(kst/arh)