Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial meminta Presiden
Joko Widodo dan Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto bijak dalam memilih calon
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI baru. Mereka mensyaratkan perwira itu tidak boleh terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.
"Paling tidak kami ingin memberi kesan dalam proses pergantian KSAD itu, calon yang masuk adalah calon yang bebas dari pelanggaran HAM," ujar Direktur Imparsial Al Araf, di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/10) kemarin.
Menurut Al Araf, para calon pengganti KSAD Jenderal Mulyono kemungkinan mulai dipaparkan pada November mendatang. Masa bakti Mulyono sendiri akan berakhir pada tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati hingga sekarang belum ada satu pun nama yang dimunculkan oleh Hadi sebagai calon pengganti Muloyono di posisi nomor wahid matra darat, Araf mendesak kandidat tersebut harus bersih dari catatan pelanggaran HAM.
Guna memperoleh rekam jejak yang baik dalam isu penegakan HAM, Imparsial menyarankan sebaiknya Hadi dan Jokowi terlebih dulu berkonsultasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Al Araf juga berharap pengganti Mulyono nanti bebas isu-isu kontroversial seperti kebangkitan komunisme. Menurutnya isu komunisme sebagai ancaman negara seakan sengaja dipelihara hanya buat meresahkan masyarakat.
Sebab sejak Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet tumbang, paham komunisme makin terjungkal.
"Yang bisa saya nilai itu zamannya Pak Gatot Nurmantyo yang di era tersebut terjadi sejumlah dinamika isu dan polemik, termasuk pengguliran komunisme dan sebagainya sebab tidak ada persoalan isu komunisme sebagai ancaman nyata di Indonesia," kata Al Araf.
Mulyono menjabat KSAD sejak 15 Juli 2015. Ia menggantikan Gatot Nurmantyo yang menjadi Panglima TNI.
(bin/ayp)