Jokowi soal Bencana Nasional: Yang Penting Penanganan Cepat

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah saat ini fokus dalam penanganan korban gempa dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Menurut dia status bencana saat ini bukan prioritas dan tidak perlu diributkan.

"Saya kira yang penting bagi saya penanganan yang cepat, bukan hanya masalah prosedur, administrasi, ini bencana apa," kata Jokowi di Istana, Selasa (2/10).

Jokowi menyampaikan pernyataan itu sebagai tanggapan atas desakan kubu oposisi, supaya gempa dan tsunami di Donggala serta Palu dinyatakan sebagai bencana nasional. Sebab menurut mereka bencana alam itu sudah menelan korban jiwa 844 orang.

Lihat juga: Jokowi Soal Bantuan Internasional: Indonesia Banyak Kawan

Salah satunya ialah calon wakil presiden Sandiaga Uno yang menilai bencana itu layak menjadi bencana nasional karena kerusakan, korban jiwa, hingga situasi saat ini sudah mengkhawatirkan.

Partai Keadilan Sejahtera juga mengusulkan pemerintah menetapkan status bencana nasional, tanpa harus khawatir berdampak pada dunia pariwisata.

Dasar penetapan bencana nasional sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, seperti jumlah korban dan cakupan luas wilayah terdampak.

Pertimbangan lainnya melihat kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, serta dampak sosial ekonomi. Kesiapan atau kelumpuhan pemerintah setempat juga menjadi pertimbangan sebelum penetapan status.

Lihat juga: TNI Akan Kirim Korban Luka Gempa Palu ke Balikpapan

Jokowi menyatakan pemerintah pusat bersama pemerintah setempat saat ini tetap menangani dengan cepat, seperti mulai bekerjanya alat-alat berat buat evakuasi serta SPBU portabel.

"Yang paling penting, itu penanganannya yang cepat, yang segera menyelesaikan masalah-masalah di lapangan" katanya.

Pemerintah tidak menetapkan gempa dan tsunami di Palu serta Donggala menjadi bencana nasional. Hal itu dinyatakan Menko Polhukam Wiranto serta Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Lihat juga: Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf Setop Sementara Kampanye di Sulteng

Serupa, Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat tak perlu menetapkan bencana nasional sebab pemerintahan di sana belum lumpuh. Sehingga berbeda dengan bencana serupa di Aceh 14 tahun lalu yang ditetapkan sebagai bencana nasional.

Belum Maksimal

Menurut Jokowi, fokus utama pemerintah saat ini dalam menangani dampak gempa dan tsunami di Palu dan Donggala adalah evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban.

"Saya minta Kepala Basarnas, dibantu TNI dan Polri menambah personelnya sehingga bisa menjangkau lebih banyak ke wilayah terdampak," kata Jokowi.

Dalam evakuasi korban, Basarnas juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan swasta dalam menggunakan alat-alat berat.

Fokus kedua pemerintah merupakan pertolongan medis. Ia menilai penanganan korban saat ini masih sangat kurang.

Warga Perumnas Balaroa di Kota Palu menangis karena tempat tinggal mereka ambles akibat gempa dan tsunami. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Seluruh kementerian diperintahkan membantu, terutama dalam memberikan tenda bagi para korban. TNI juga diminta mengerahkan kapal medis.

"Saya minta Menteri Kesehatan memperbanyak rumah sakit lapangan karena saya lihat tidak memungkinkan korban dirawat di dalam rumah sakit. Pastikan kesediaan obat-obatan," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Ketersediaan logistik, kata Jokowi, juga masih menjadi fokus utama pemerintah. Ia menyoroti ketersediaan listrik karena mempengaruhi penanganan medis serta air bersih.

Presiden juga memerintahkan anak buahnya mulai memperbaiki infrastruktur vital seperti landas pacu bandara, agar bisa segera beroperasi buat mobilisasi logistik dan mengevakuai korban.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diinstruksikan mendorong pesawat-pesawat komersil beroperasi kembali.

Perumnas Balaroa, Kota Palu porak poranda akibat fenomena likuifaksi sebagai dampak gempa. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

(chri/ayp)