Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan kembali mencuri perhatian dengan mengganti nama program andalannya yang menawarkan integrasi transportasi di ibu kota, One Karcis One Trip atau
OK Otrip, menjadi
Jak Lingko.
Anies menyebut nama itu diambil dari sebuah sistem terintegrasi yang digunakan untuk membangun jaringan distribusi air di NTT.
"Kami berharap nanti-nya benar-benar warga Jakarta berangkat dari mana saja, menuju tujuan mana saja di DKI Jakarta dengan menggunakan sistem transportasi umum Jak Lingko ini," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (8/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Humas PT TransJakarta Wibowo menjelaskan selain pergantian nama, belum ada perombakan sistem dari program kampanye Anies-Sandi tersebut.
Operator-operator yang sudah bergabung di OK Otrip pun akan tetap ikut di Jak Lingko. Sementara ini, ada 11 operator yang diklaim bergabung. Lima di antaranya masih dalam proses administrasi.
Dalam jangka panjang, baru ada pembeda dari OK Otrip, yakni penambahan moda transportasi.
"Ke depannya nanti kartu ini bisa semua moda transportasi [termasuk LRT dan MRT] di DKI Jakarta," kata Wibowo kepada
CNNIndonesia.com, Senin (8/10).
 Gubernur DKI Anies Baswedan dan eks Wagub DKI Sandiaga Uno, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/6). ( Tiara Sutari) |
Sebelumnya, sejumlah pihak menyebut OK Otrip sebenarnya menyimpan banyak pekerjaan rumah. Bahkan, program ini jadi langganan kritik dalam rapat-rapat di DPRD DKI Jakarta.
Misalnya, soal target armada. Pemprov DKI mengajukan pengadaan 2.687 bus kecil senilai total Rp3,3 triliun pada APBD 2018.
Namun berdasarkan catatan
CNNIndonesia.
com pada 16 Juli lalu, baru 126 bus kecil yang mampu disediakan Pemprov DKI Jakarta. Artinya, baru 4,7 persen target yang tercapai.
Begitu pula soal target operator yang direkrut. Anies-Sandi menargetkan sebelas operator bergabung. Namun meski uji coba sudah diperpanjang dua kali, target belum tercapai.
Transjakarta mengonfirmasi baru enam operator yang resmi bergabung, yaitu Budi Luhur, Koperasi Wahana Kalpika (KWK), Puskop AU Halim Perdana Kusuma, PT Lestarisurya Gemapersada, Purimas Jaya, dan PT Kencana Sakti Transport.
Sementara lima lainnya, yaitu , Komilet, Komika, Kolamas, Kopamilet dan Kojang masih dalam proses administrasi.
Pengamat transportasi Agus Pambagio menyebut OK Otrip belum efektif jika sasarannya adalah integrasi transportasi. Pasalnya, program ini digulirkan tanpa mengkaji ulang rute angkutan umum yang ada.
Ia menilai masih ada beberapa trayek OK Otrip yang tumpang-tindih dengan moda lain. Selain itu, belum tercipta jaringan transportasi yang menyentuh seluruh wilayah Jakarta.
 Angkot yang tergabung dalam layanan OK Otrip, di Jakarta, 2018. ( CNN Indonesia/Dhio Faiz) |
"Sekarang interkoneksinya masih terbatas. Akan efektif ketika Transjakarta terkoneksi
point to point dengan angkot OK Otrip. Akhirnya biaya jadi lebih mahal karena baru beberapa jurusan yang terkoneksi," ucap Agus saat dihubungi
CNNIndonesia.
com, Senin (8/10).
Agus menyarankan konsep sederhana berupa pelayanan bus Transjakarta di tengah kota atau di jalan protokol. Untuk masuk ke wilayah dengan jalan yang lebih kecil, moda bus berukuran sedang seukuran metro mini bisa digunakan.
Kemudian, angkot-angkot OK Otrip mengantar penumpang ke perumahan yang notabene memiliki jalan kecil.
Jika akan terintegrasi dengan MRT, misalnya, Agus menyebut harus ada pengkajian ulang soal koridor 1 Transjakarta. Bahkan ia menyarankan penghapusan koridor 1 karena tumpang tindih.
KontradiksiPengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan Anies juga harus menyelaraskan konsep baru OK Otrip dengan regulasi.
Pasalnya, di jalan-jalan protokol Jakarta saat ini kembali diperbolehkan akses sepeda motor. Hal itu menurutnya kontradiktif dengan asas integrasi transportasi yang dijanjikan OK Otrip.
Warga, kata dia, lebih memilih menggunakan sepeda motor. Selain ongkosnya murah, mereka bisa mengakses jalan kecil hingga protokol tanpa perlu berganti angkutan umum.
"OK Otrip atau Jak Lingko itu masuk ke kawasan pemukiman yang bisa dilewati angkot. Masalahnya, 80 persen lebih warga di sana menggunakan sepeda motor, lebih murah dan cepat," ucap Djoko kepada
CNNIndonesia.com, Senin (8/10).
 Jalur khusus sepeda motor di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, 17 Januari. ( CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta Bestari Barus berujar pergantian nama program ini tidak begitu penting. Pasalnya tidak banyak yang diubah dari sistemnya.
Bestari malah menyebut kebijakan penggantian nama OK Otrip sebagai indikasi Anies tak sepaham dengan Sandi yang kini tak lagi menjabat Wakil Gubernur DKI.
"Ya kan Ok Otrip gagasan Pak Sandi, ini masalah nama. Kalau nama sudah diganti-ganti, kan sudah tidak sepaham lagi dong berarti," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/10) malam.
(arh/gil)