Kubu Jokowi Minta Bawaslu Tak Untungkan Salah Satu Paslon

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Relawan TKN Joko Widodo-Maruf Amin, Maman Imanulhaq menyatakan pihaknya bakal mematuhi peraturan Bawaslu yang melarang kampanye di pesantren. 

Namun, ia meminta Bawaslu juga bertindak tegas terhadap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang dianggapnya melakukan kampanye di kampus.

Lihat juga: Prabowo Berhenti Pidato Saat Azan Zuhur Berkumandang

Menurut dia, sikap tegas Bawaslu kapada pasangan lain perlu agar pihak Jokowi-Maruf tidak dirugikan.

"Kami patuhi tidak boleh ada kampanye di pesantren, apalagi di kampus dan lain sebagainya. Tetapi Bawaslu harus tegas jangan sampai ada satu kubu diuntungkan," ujar Maman di Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (11/10).

Meski bakal patuh, Maman meminta Bawaslu mendetailkan aturan larangan kampanye di lingkungan pesantren. Hal itu menyangkut posisi Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden di tengah posisinya sebagai capres.

Lihat juga: Amien Rais Garang Sebelum Diperiksa, Pulang Disebut Negarawan

Sebab, ia berkata larangan kampanye di pesantren menghambat Jokowi melakukan sosialisasi progran pemerintah.

"Itu yang harus jelas bahwa kalau dia seorang presiden dan bukan sebagai calon maka rambu-rambunya pun harus dijelaskan," ujarnya.

Tak hanya pesantren, Maman juga meminta Bawaslu mendetailkan larangan kampanye di kampus. Sebab, Sandiaga kemungkinan diundang sebagai pembicara tentang bisnis mengingat latar belakangnya sebagai pengusaha.

Ia juga meminta DPR meninjau kembali larangan kampanye di kampus. Ia menilai larangan itu menjauhkan mahasiswa dari politik.

Sebagai calon pemimpin masa depan, ia berkata mahasiswa harus mengetahui ide dan gagasan pemimpin.

Jika ingin dilarang, ia menilai hanya dalam batasan yel dan simbol partai di dalam kampus.

"Regulasinya harus diubah, penting bagaimana anak-anak muda ikut serta dalam dinamika politik praktis, dalam ide dan gagasanya. Bukan dalam konteks mereka jadi tim hore atau dimobilisir untuk memilih satu calon," ujar Maman.

Lihat juga: Jurkam Jokowi Tak Terima Kebijakan Harga BBM Dipolitisasi

(panji/dea)