PKS Larang Kader Kepala Daerah Jadi Timses Capres-Cawapres

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melarang kader partainya yang menjabat kepala daerah untuk bergabung dalam salah satu tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan larangan itu merupakan kebijakan bersama dari partai koalisi pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yaitu Gerindra, PAN dan Demokrat.

"Mereka kami minta fokus mengurus daerahnya dan mengurus rakyat, tidak ikut serta dalam timses Prabowo-Sandi," kata Sohibul di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (14/10).

"Sudah barang tentu apalagi menjadi timses nomor satu. Jelas kita tidak perbolehkan," lanjut Sohibul.

Sohibul menyatakan larangan itu berlaku ke semua kepala daerah yang merupakan kader PKS, termasuk Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Lihat juga: Cak Imin Klaim Mahfud MD Dukung Jokowi-Ma'ruf

Keduanya sempat diisukan mendukung pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun, kata Sohibul, keduanya sudah memberi bantahan.

"Jadi kalau ada yang mengklaim-klaim tentu itu klaim sepihak ya. Insyaallah kalau kemudian mereka menjadi timses sana, kita punya mekanisme internal," kata dia.

Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal menambahkan pihaknya tidak melibatkan kepala daerah agar tidak terjebak dalam abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.

"Padahal dia harus bekerja kepada seluruh rakyat di daerahnya," kata Mustafa secara terpisah.

Menurutnya, saat ini kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf cenderung melakukan langkah di luar kewenangannya seperti menggunakan fasilitas pemerintah. Untuk itu, dia meminta Bawaslu cermat dal menjalankan tugasnya.

Lihat juga: GNPF Anggap Dukungan Sejumlah Eks 212 ke Jokowi Tak Besar

(swo/ugo)