Kode Suap Meikarta: Tina Toon, Susi hingga Babe

Tim, CNN Indonesia | Kamis, 18/10/2018 12:30 WIB
Kode Suap Meikarta: Tina Toon, Susi hingga Babe Jubir KPK Febri Diansyah. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sejumlah sandi atau kode dalam dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kode-kode itu disinyalir untuk menyamarkan para pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Sandi yang telah terungkap di antaranya, 'melvin', 'tina toon', 'windu', 'penyanyi', 'susi', dan yang terbaru 'babe'.

"Pihak-pihak yang sudah jadi tersangka itu ada kodenya masing-masing dan pihak lain yang terlibat dalam proses komunikasi itu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (18/10).


Febri belum bisa merinci pemakaian kode-kode itu, untuk mengganti panggilan siapa, secara spesifik. Dia hanya menyebut kode 'tina toon' mengacu pada pejabat setingkat kepala dinas atau kepala bidang, dan kode 'babe' untuk panggilan pihak swasta alias pemberi suap.

"Kode 'tina toon' itu kami duga mengacu pada pejabat setingkat kepala dinas atau kepala bidang. 'Babe' itu kami duga adalah salah satu pihak pemberi tentu saja pihak swasta," ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com, kode 'babe' dipakai konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama untuk memanggil Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro. Fitra kerap menyebut 'Babe' ketika berkomunikasi dengan pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mendapat panggilan 'susi' dalam komunikasi para pihak dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta ini.

"Yang pasti begini untuk bupati ada kode tersendiri, untuk kepala dinas, misalnya kepala dinas pelayanan satu pintu atau penanaman modal atau PUPR dan lain-lain itu juga ada kode yang terpisah," kata Febri.

Menurut Febri, kemungkinan akan terungkap kode-kode lainnya yang digunakan para pihak dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek milik Lippo Group itu. Dia menyatakan proses penyidikan masih berjalan, sehingga akan ada kode baru yang ditemukan.

"Di penyelidikan kami telusuri ketika kami mendapatkan informasi awal. Kami lakukan penelusuran dan pengujian secara berlapis ya agar tidak salah memahami konteks komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut," ujarnya.

Febri mengatakan penggunaan kode dalam praktik suap biasanya untuk menutupi komunikasi yang dilakukan agar para pihak yang terlibat dalam komunikasi itu tak diketahui identitas aslinya. Menurut dia, sejak melakukan penyelidikan pada akhir 2017 lalu, pihaknya mulai mengurai kode-kode yang dipakai dalam setiap komunikasi.

"Mereka panggil dengan kode masing-masing, yang kami duga itu sengaja dilakukan agar ketika komunikasi itu terpantau, tidak bisa diketahui siapa saja," ujarnya.

"Kami menduga memang ada semacam persiapan-persiapan atau desain-desain komunikasi yang sengaja dibuat sedemikian rupa dalam transaksi yang terjadi saat ini," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro serta tujuh orang lainnya sebagai tersangka suap terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Tujuh tersangka lainnya, yakni pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima suap Rp7 miliar dari Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses perizinan Meikarta, proyek prestisius milik Lippo Group. (osc)