Soal Freeport, Tim Jokowi Sindir Sudirman Said Saat di ESDM

Tim, CNN Indonesia | Sabtu, 20/10/2018 01:48 WIB
Soal Freeport, Tim Jokowi Sindir Sudirman Said Saat di ESDM Sudirman Said disindir Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto tak bisa apa-apa saat menjabat Menteri ESDM, terutama terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyindir kinerja Sudirman Said soal divestasi saham PT Freeport Indonesia saat menjabat sebagai Menteri ESDM di Kabinet Kerja.

Hasto mengatakan pada zaman Sudirman justru terjadi polemik soal 'Papa Minta Saham' Freeport yang menyeret pula Mantan Ketua DPR Setya Novanto ketimbang menunjukan kinerja terbaiknya.

"Di zaman Pak Sudirman Said justru terjadi hiruk pikuk terhadap masalah itu," kata Hasto saat ditemui di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (19/10).


Sudirman kini merupakan lawan politik kubu Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Sebelumnya, Sudirman merupakan pembantu kabinet kerja yang dipimpin Jokowi-Jusuf Kalla pada 27 Oktober 2014-27 Juli 2016.


Hasto lantas membandingkan kinerja Sudirman dengan Menteri ESDM saat ini, Ignasius Jonan, terkait saham PT Freeport Indonesia.

Soal Freeport, Tim Jokowi Sindir Sudirman Said Saat di ESDMHasto Kristiyanto. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Di bawah kepemimpinan Jonan, kata dia, Kementerian ESDM mampu menjalankan langkah-langkah strategis untuk berupaya meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia menjadi 51,23 persen.

"Proses ditandai dengan, proses negosiasi yang tidak mudah, berlangsung cukup lama, memerlukan kesabaran," kata Hasto.

"Sehingga ditandatanganilah head of agreement [perjanjian awal]. Di mana head of agreement itulah sebagai basis legalitas dari proses divestasi Freeport itu," tambah pria yang juga Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.

Hasto menyatakan Presiden Jokowi memiliki komitmen untuk menjalankan program kedaulatan energi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Hasto pun menyatakan upaya pengambilalihan Freeport dan Blok Rokan sebagai salah satu contoh kerja nyata Jokowi mewujudkan kedaulatan negara di bidang energi.

"Tujuan bernegara yang antara lain memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa, dilaksanakan dengan baik oleh Bapak Presiden," ungkapnya.

Selain itu, Hasto pun menyinggung pihak oposisi yang kerap kali menuding Jokowi melakukan kebohongan publik terkait kebijakan divestasi Freeport tersebut.

Ia menyatakan Gerindra sebagai salah satu partai politik yang kerap mengkritisi kebijakan divestasi Freeport dianggapnya tak mengetahui seluk beluk mengenai kebijakan tersebut.

"Kelihatan serangan dari fraksi Gerindra terhadap tuduhan Pak Jokowi melakukan kebohongan publik. Itu merupakan ketidakpahaman dari proses divestasi itu sendiri," kata Hasto.

(rzr/kid)