Ini disampaikan komisioner Bawaslu Afifuddin menanggapi iklan penggalangan dana kampanye 'Gotong Royong' Jokowi-Ma'ruf di beberapa media cetak beberapa waktu lalu. Bawaslu menduga ada pelanggaran kampanye dalam iklan tersebut.
"Sudah ditelusuri. Itu sudah jelas itu kasus," kata Afifuddin usai menghadiri acara di kawasan, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (19/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Senin mereka mau nemuin kita lagi karena divisi iklan dan bisnisnya belum bisa ketemu Jumat, hari ini. Mereka ingin dijadwalkan kembali, Senin pukul 14.00 WIB," kata Afifuddin.
"Kalau yang Sindo belum ada jadwal," ujarnya.
Kubu Jokowi-Ma'ruf diduga melanggar aturan kampanye di media. Berdasarkan Pasal 276 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, iklan di media massa baik cetak, elektronik dan internet dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Dengan kata lain kampanye di media massa baru akan berlangsung 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019.
Iklan dana kampanye 'Gotong Royong' sendiri belum dipastikan sebagai produk kampanye. Soal definisi kampanye ini diatur dalam Pasal 1 ayat 35 UU Pemilu.
Beleid pasal itu menyebutkan bahwa "Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu".
"Ini kan masih mengumpulkan informasi sampai diklarifikasi, sampai ini dibahas Gakumdu. Kalau semuanya sudah clear (kemudian diregistrasi)," kata dia.
Setelah menggali keterangan dari pihak media dan teregistrasi, Bawaslu punya waktu 14 hari untuk menindaklanjuti kasus ini. Afifuddin mengatakan pihaknya bisa saja memanggil pasangan calon presiden-wakil presiden setelah kasus ini teregistrasi.
"Enggak ada yang tidak mungkin di dunia ini," kata dia.
"Semangat kami jelas, kami ingin membuka transparansi, kami ingin membuka partisipasi masyarakat terhadap proses pembiayaan kampanye," kata Karding di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).
Pihaknya, kata Karding, juga siap menghentikan sementara iklan tersebut jika dianggap melanggar.
"Kalau memang diduga melanggar, kita pending, kita tidak tayangkan iklan itu," ujarnya. (fhr/wis)