Debat kampus diwacanakan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Izinnya dari KPU dan lapor kepada menteri kalau memang ingin terjadi karena aturan awalnya kampus tidak boleh digunakan untuk kampanye, kan. Kalau itu debat berarti itu urusannya pemerintah dalam hal ini KPU," kata Nasir usai konferensi pers di Kemenristekdikti, Jakarta Pusat, Senin (22/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nasir menegaskan pihaknya siap mengamankan jalannya debat di kampus yang ditunjuk KPU jika lembaga tersebut memang memberikan izin.
"Kalau KPU memberikan izin, KPU meminta kepada saya PT (perguruan tinggi) mana yang mau ditunjuk silakan kami akan lakukan pengamanan yang baik," katanya.
Dahnil beralasan debat pilpres di kampus lebih efisien dibanding di hotel.
Pelaksanaan debat di kampus ini, kata Dahnil, teknisnya tentu mesti berbeda dengan debat-debat sebelumnya yang menggunakan sistem panelis dan mengundang pendukung masing-masing calon.
"Kami mengusulkan pada KPU agar debat digelar di kampus daripada di hotel, itu lebih efektif," kata Dahnil melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Minggu (21/10).
Hanya saja, kata dia, sebaiknya debat tetap menggunakan panelis ketimbang deretan mahasiswa dan akademisi agar debat tak melebar.
"Kalau soal tempatnya terserah, lebih dari itu kami serahkan ke KPU. Kalau memang KPU menetapkan debatnya di kampus ya kami ikuti," kata Asrul ditemui usai menghadiri acara HUT Golkar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu. (kst/wis)