
Menristekdikti Angkat Suara Soal Debat Capres di Kampus
Tim, CNN Indonesia | Selasa, 23/10/2018 05:27 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Mohammad Nasir tak menutup kemungkinan soal digelarnya debat capres dan cawapres di kampus selama mendapat persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Debat kampus diwacanakan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Izinnya dari KPU dan lapor kepada menteri kalau memang ingin terjadi karena aturan awalnya kampus tidak boleh digunakan untuk kampanye, kan. Kalau itu debat berarti itu urusannya pemerintah dalam hal ini KPU," kata Nasir usai konferensi pers di Kemenristekdikti, Jakarta Pusat, Senin (22/10).
Nasir menuturkan debat capres-cawapres di kampus belum pernah dilakukan di Indonesia. Namun acara semacam itu bukan hal aneh di Amerika Serikat.
Dia mengingatkan jika digelar di Indonesia, kedua kandidat wajib hadir sehingga tidak terjadi kampanye individu. Kampanye individu di dalam kampus dilarang berdasarkan undang-undang Pemilu.
"Ya semua calon ada di kampus silakan. Itu kewenangan KPU, kalau kementerian ristekdikti dimintai pendapat, silakan itu hak mereka. Tapi yang kami tidak boleh adalah sesuai dengan UU, kampus tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye secara individu," ujarnya.
Nasir menegaskan pihaknya siap mengamankan jalannya debat di kampus yang ditunjuk KPU jika lembaga tersebut memang memberikan izin.
"Kalau KPU memberikan izin, KPU meminta kepada saya PT (perguruan tinggi) mana yang mau ditunjuk silakan kami akan lakukan pengamanan yang baik," katanya.
Debat kampus diwacanakan oleh koordinator juru bicara (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar simanjuntak.
Dahnil beralasan debat pilpres di kampus lebih efisien dibanding di hotel.
Pelaksanaan debat di kampus ini, kata Dahnil, teknisnya tentu mesti berbeda dengan debat-debat sebelumnya yang menggunakan sistem panelis dan mengundang pendukung masing-masing calon.
"Kami mengusulkan pada KPU agar debat digelar di kampus daripada di hotel, itu lebih efektif," kata Dahnil melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Minggu (21/10).
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, tak mempermasalahkan debat Pilpres 2019 mendatang digelar di kampus-kampus pilihan.
Hanya saja, kata dia, sebaiknya debat tetap menggunakan panelis ketimbang deretan mahasiswa dan akademisi agar debat tak melebar.
"Kalau soal tempatnya terserah, lebih dari itu kami serahkan ke KPU. Kalau memang KPU menetapkan debatnya di kampus ya kami ikuti," kata Asrul ditemui usai menghadiri acara HUT Golkar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu. (kst/wis)
Debat kampus diwacanakan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Izinnya dari KPU dan lapor kepada menteri kalau memang ingin terjadi karena aturan awalnya kampus tidak boleh digunakan untuk kampanye, kan. Kalau itu debat berarti itu urusannya pemerintah dalam hal ini KPU," kata Nasir usai konferensi pers di Kemenristekdikti, Jakarta Pusat, Senin (22/10).
Nasir menuturkan debat capres-cawapres di kampus belum pernah dilakukan di Indonesia. Namun acara semacam itu bukan hal aneh di Amerika Serikat.
"Ya semua calon ada di kampus silakan. Itu kewenangan KPU, kalau kementerian ristekdikti dimintai pendapat, silakan itu hak mereka. Tapi yang kami tidak boleh adalah sesuai dengan UU, kampus tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye secara individu," ujarnya.
Nasir menegaskan pihaknya siap mengamankan jalannya debat di kampus yang ditunjuk KPU jika lembaga tersebut memang memberikan izin.
"Kalau KPU memberikan izin, KPU meminta kepada saya PT (perguruan tinggi) mana yang mau ditunjuk silakan kami akan lakukan pengamanan yang baik," katanya.
Dahnil beralasan debat pilpres di kampus lebih efisien dibanding di hotel.
Pelaksanaan debat di kampus ini, kata Dahnil, teknisnya tentu mesti berbeda dengan debat-debat sebelumnya yang menggunakan sistem panelis dan mengundang pendukung masing-masing calon.
"Kami mengusulkan pada KPU agar debat digelar di kampus daripada di hotel, itu lebih efektif," kata Dahnil melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Minggu (21/10).
Hanya saja, kata dia, sebaiknya debat tetap menggunakan panelis ketimbang deretan mahasiswa dan akademisi agar debat tak melebar.
"Kalau soal tempatnya terserah, lebih dari itu kami serahkan ke KPU. Kalau memang KPU menetapkan debatnya di kampus ya kami ikuti," kata Asrul ditemui usai menghadiri acara HUT Golkar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu. (kst/wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
LIHAT SEMUA
Berita Daerah Terbaru
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER

Sunan Ampel, Bidan Kerajaan Islam Pertama di Tanah Jawa
Nasional • 1 jam yang lalu
Nestapa Warga 'Desa Miliarder' Indramayu: Tanah Dibeli Murah
Nasional 3 jam yang lalu
Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Kembali Naik
Nasional 3 jam yang lalu