Ia menyebut sejak kampanye dimulai 23 September, terpaan isu SARA ke kubu petahana tak terlalu kencang. Tak seperti pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Walaupun sebelumnya diprediksi isu ini akan kencang, alhamdulillah tidak terjadi, antibiotiknya Kiyai Ma'ruf," kata Lukman dalam sebuah diskusi yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Selasa (23/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kehadiran Kiyai Ma'ruf membuat isu SARA relatif bisa diantisipasi, kami tidak terombang-ambing," ucapnya.
Ma'ruf mengklaim kunjungannya ke ponpes bukan kampanye, sebab tak ada penyampaian visi-misi maupun ajakan memilih. Dia mengklaim kunjungannya hanya untuk meminta restu dan doa dari para santri.
Meski relatif tak ada isu SARA, namun Lukman mencatat setidaknya ada selusin isu yang beredar selama sebulan kampanye digelar.
Lukman melihat, sebagian besar isu-isu itu justru belum menunjukkan kampanye yang konstruktif dan mendidik masyarakat sebagai pemilih.
Lukman mengklaim, jika isu-isu ini yang digunakan, maka pihak Jokowi-Ma'ruf bisa bertahan. Namun suatu waktu, pihaknya juga bisa menyerang dengan isu-isu lain jika diperlukan.
"Diserang isu-isu ini ya kami pakai bidak hitam, oposisi bidak putih. Tapi kan boleh menyerang juga ya, suatu saat kita ikut nyerang," kata Lukman sembari bercanda. (osc/dhf)